Berita

Deklarasi DPW Progresif Sulsel/Ist

Nusantara

Progresif Sulsel Desak DPR Sahkan RUU Perampasan Aset

SABTU, 19 AGUSTUS 2023 | 16:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perhimpunan Rakyat Progresif (Progresif) melebarkan sayap di Sulawesi Selatan (Sulsel), ditandai pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulsel, di Hotel Amaris Pettarani, Makassar.

Sekretaris Jenderal Progresif, M Huda Prayoga, hadir dan melantik langsung pengurus Progresif Sulsel.

Ketua DPW Progresif Sulsel, Ridwan Fawallang, mengungkapkan, organisasi yang dipimpinnya hadir memperkuat progresivitas, dengan pengurus yang memiliki pengalaman dalam hal membangun akal dan gerakan progresif.


“Pengurus Progresif di Sulsel merupakan para organisatoris, baik saat pelajar dan mahasiswa, juga di aktivis kepemudaan. Pengalaman itu jadi modal penting dalam membangun akal dan gerakan progresif, bukan sekadar reaktif dan agresif,” katanya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/8).

Ridwan juga menyampaikan harapannya, bahwa Indonesia bisa merdeka dari penyakit-penyakit akut seperti korupsi, dan berharap RUU Perampasan Aset segera disahkan DPR sebagai undang-undang.

“RUU Perampasan Aset bisa jadi solusi untuk memberi efek jera bagi para koruptor. Selain itu menjadi pendidikan hukum bagi bangsa ini. Karena itu DPR diharapkan segera mengesahkan jadi undang-undang,” tegasnya.

Sementara itu Sekjen Progresif, M Huda Prayoga, mengatakan, Sulsel merupakan wilayah kedelapan yang sudah mendeklarasikan kehadiran Progresif.

Ia mengakui pentingnya Sulsel dalam konteks Progresif di Indonesia, dan berharap melalui perhimpunan ini akan terlahir tokoh-tokoh progresif yang dapat membawa perubahan bagi bangsa.

“Melalui Progresif, akan terus lahir tokoh dari Sulsel yang progresif dan menghadirkan perubahan dan gebrakan bagi bangsa Indonesia," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya