Berita

Firli Bahuri menyerahkan 334 sertifikat yang diterbitkan Kanwil ATR/BPN sepanjang 2023, untuk 16 pemerintah daerah di Sulut/Ist

Nusantara

Hindari Konflik Kepentingan, Firli Minta Kepala Daerah Tak Berbisnis

KAMIS, 27 JULI 2023 | 13:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, minta kepala daerah tidak membuka kegiatan usaha atau bisnis yang berpotensi terjadi konflik kepentingan.

Harapan itu disampaikan Firli pada rapat dengar pendapat bersama kepala daerah, Forkompinda, dan pimpinan DPRD se-Sulawesi Utara (Sulut), di Kantor Gubernur Sulut, Kamis (27/7).

Firli juga menyorot pentingnya peran kepala daerah dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. "Pemberantasan korupsi butuh orkestrasi, di mana setiap kamar kekuasaan mengambil peran. Kamar legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun Parpol," katanya.

Kepada para kepala daerah, Firli berpesan agar menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha. Para kepala daerah diminta tidak memperjualbelikan surat izin investasi dan berusaha. Tak sedikit perkara yang ditangani KPK terkait hal itu.

Para kepala daerah juga diminta fokus pada peningkatan pelayanan masyarakat, ketimbang sibuk mencari cara memperkaya diri sendiri secara ilegal dan tak etis.

"Saya titip hal ini. Jangan ada lagi kepala daerah membuka usaha yang berpotensi konflik kepentingan. Contohnya, seorang wali kota yang tertangkap tangan buka usaha hotel, rekreasi, homestay, lalu seluruh kepala dinas diminta mengadakan kegiatan rutin di sana. Ada juga yang buka toko bangunan. Bukan tidak boleh, tapi jangan maksa," tegasnya.

Sementara kepada anggota legislatif daerah yang hadir, dia mengingatkan agar menjaga integritas. Mengingat, ada 344 anggota dewan atau sekitar 20 persen dari seluruh perkara korupsi yang ditangani KPK sejak 2004 hingga Juli 2023, melibatkan anggota legislatif.

"Misalnya Pokir (pokok pikiran) dana hibah. Terakhir kita dapat perkara ini di Jawa Timur. Semua dapat jatah masing-masing. Semoga tidak demikian di Sulut," harap Firli.

Kegiatan di Sulut dilengkapi prosesi simbolis penyerahan 334 sertifikat yang diterbitkan Kanwil ATR/BPN sepanjang 2023 dari Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN kepada wakil gubernur Sulut. Sertifikat itu menjadi milik 16 pemerintah daerah se-Sulut, dengan total nilai aset sebesar Rp108,6 miliar.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

"Geng Judol" di Komdigi Jadi Gunjingan sejak Bapak itu Jabat Menteri

Rabu, 06 November 2024 | 07:53

UPDATE

KPK Panggil Bupati Situbondo Karna Suswandi Usut Korupsi Dana PEN

Jumat, 08 November 2024 | 11:59

Jelang Akhir Pekan Emas Antam Melonjak Jadi Rp1,52 Juta

Jumat, 08 November 2024 | 11:57

Namarin: Prabowo Perlu Hidupkan Lagi Dewan Maritim Indonesia

Jumat, 08 November 2024 | 11:55

Bursa Eropa Rebound, STOXX 600 Ditutup Naik 0,62

Jumat, 08 November 2024 | 11:51

Peringati Green March ke-49, Raja Mohammed VI Tegaskan Kembali Hak Maroko atas Sahara

Jumat, 08 November 2024 | 11:47

Kemenkeu Bakal Optimalisasi Aset Gedung untuk Kementerian Baru

Jumat, 08 November 2024 | 11:33

Bawaslu Periksa Kesiapan Jajaran Daerah Jelang Pilkada 2024

Jumat, 08 November 2024 | 11:23

Dukung Program Pemerintah, Marinir Gelar Makan Bergizi Buat Rakyat

Jumat, 08 November 2024 | 11:13

Ketua Fraksi PKS: Tangkap Mafia dan Beking Judi Online

Jumat, 08 November 2024 | 10:55

Begini Suasana Pemutaran Lagu Kebangsaan di Kompleks Parlemen

Jumat, 08 November 2024 | 10:54

Selengkapnya