Berita

Pembangkit nuklir Fukushima Daiichi/Net

Dunia

Terdampak Rencana Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima, Omzet Restoran Jepang di Hong Kong Menurun

SELASA, 11 JULI 2023 | 22:03 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana pembuangan air limbah yang terkontaminasi nuklir dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi ke laut pada pertengahan Agustus mendatang, telah memengaruhi bisnis kuliner di Daerah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR).

Laporan menyebutkan bahwa penurunan omset yang terjadi pada restoran Jepang cukup signifikan, mencapai 10 hingga 20 persen.

Seorang pemilik restoran Jepang di HKSAR bermarga Lam mengatakan kepada media lokal pada Senin (10/7) bahwa berita tentang rencana dumping Jepang telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan penduduk, menyebabkan hingga 20 persen pelanggan yang biasa memesan sashimi tidak lagi melakukan pemesanan.


Kenneth Leung (Leung Mei-yee), ketua Dewan Penasihat Makanan dan Higiene Lingkungan di HKSAR, juga menyuarakan keprihatinan atas rencana pembuangan tersebut.

Leung mengatakan bahwa laporan Jepang terkait pembuangan limbah hanya mempelajari empat jenis organisme dan juga tidak diketahui berapa tahun yang dibutuhkan lumpur laut untuk mencapai tingkat kontaminasi tertinggi setelah menyerap kontaminasi nuklir, dengan demikian keamanan rencana tersebut tidak pasti.

"Pihak berwenang di HKSAR diharapkan untuk segera mengungkapkan rincian lebih lanjut tentang skema untuk memantau makanan laut Jepang melalui cara-cara seperti pemeriksaan pengambilan sampel yang ditingkatkan," kata Leung, seperti dikutip dari Global Times, Selasa (11/7).

Sejak Jumat (7/7), Bea Cukai di daratan China telah mengumumkan larangan impor makanan dari Fukushima Jepang dan sembilan daerah lainnya dan mengatakan akan memeriksa secara ketat sertifikat impor makanan, terutama produk akuatik dari daerah lain yang tidak dilarang.

Menanggapi apakah HKSAR akan mengikuti larangan makanan daratan, Leung mengatakan HKSAR memiliki pendekatan berbasis risiko untuk pemantauan dan bahwa kelompok penelitian lintas departemen telah diluncurkan untuk mempelajari berbagai rencana guna memastikan keamanan pangan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada Senin sekali lagi mendesak Jepang untuk membatalkan rencana pembuangannya dan menangani air limbah yang terkontaminasi nuklir dengan cara yang bertanggung jawab dan aman.

Anggota parlemen HKSAR Steven Ho dan Elizabeth Quat mengutuk apa yang mereka sebut perilaku tidak bertanggung jawab Jepang dalam membuang air limbah yang terkontaminasi nuklir, mengatakan bahwa HKSAR harus mengikuti langkah Bea Cukai daratan untuk melarang impor makanan dari daerah terkait di Jepang.

"Otoritas HKSAR harus mengambil tindakan yang diperlukan terlebih dahulu untuk mengamankan keamanan pangan," kata Chu Kar-kin, seorang komentator urusan terkini yang berbasis di HKSAR dan anggota Asosiasi Cina untuk Studi Hong Kong dan Makau.

"Mayoritas responden survei menyetujui larangan impor atau ekspor ulang pasokan makanan atau produk makanan yang diproduksi, diproses ulang, atau dikemas ulang di Jepang," katanya.

Berdasarkan survei yang baru-baru ini dilakukan oleh Takungpao, hingga Sabtu, lebih dari 97 persen dari lebih dari 14.000 responden, yang sebagian besar adalah penduduk HKSAR, menentang rencana Jepang, sementara lebih dari 96 persen tidak mempercayai pernyataan Jepang terkait rencana tersebut.

Sekelompok warga negara Jepang dan anggota parlemen Korea Selatan telah mengajukan permohonan kepada Komite Regulasi Energi Atom Jepang untuk menangguhkan pembuangan air limbah yang terkontaminasi nuklir ke laut, dengan tegas menentang rencana pembuangan pemerintah Jepang dan Tokyo Electric Power Company Jepang.

Sebuah LSM lingkungan Jepang dan majelis kota juga dilaporkan akan mengadakan protes besar-besaran bertema "Jangan membuang air yang terkontaminasi ke laut" di Iwaki, Prefektur Fukushima pada 17 Juli mendatang.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya