Berita

Ilustrasi bijih nikel/Net

Politik

Sudah Saatnya Indonesia Ambil Kendali Dunia atas Komoditas Nikel

SABTU, 08 JULI 2023 | 13:12 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Indonesia perlu menginisiasi pembentukan organisasi internasional yang melibatkan negara-negara produsen nikel. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mendorong kemajuan ekonomi nasional dan meningkatkan nilai tukar rupiah hingga sejajar dengan dolar AS.

Apalagi, Indonesia menyandang status sebagai salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia.

Demikian disampaikan mantan Dutabesar RI untuk Jepang, Yusron Ihza dalam tayangan video "Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah: Pemerintah Mau 1 USD=Rp1? Saya Siap Antarkan!", yang diunggah di kanal Youtube Yusron Senpai, Sabtu (8/7).


“Negara-negara pengekspor minyak itu ada organisasinya, namanya OPEC. Apakah mungkin kita bersama negara-negara penghasil nikel mengontrol nilai nikel tersebut di pasar internasional?” kata Yusron.

Kemungkinan ini bisa terwujud jika harga nikel dikendalikan oleh negara penghasil itu sendiri. Untuk Indonesia, jika kontrol dan kendali bisa dilakukan sendiri, maka dampaknya pada penguatan mata uang rupiah.

Oleh karena itu, menjaga stabilitas harga nikel secara nasional dapat dilakukan melalui pengendalian yang baik melalui organisasi serupa dengan OPEC.

“Jadi nikelnya jangan dihamburkan, diekspor terus ke luar negeri, jatuh dia (nilai rupiah),” tuturnya.

Yusron menjelaskan, fluktuasi harga nikel adalah hal yang wajar. Namun ini dapat diatasi dengan merumuskan nilai tukar mata uang terhadap satu komoditas, salah satunya nikel.

"Kita ambil saja satu kilogram. Apabila 1 Dolar AS sama dengan 1 kg nikel, kita terapkan harga satu kilogram nikel itu sama dengan satu rupiah. Maka secara otomatis satu Dolar AS akan sama dengan satu rupiah," katanya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya