Mantan Duta Besar RI untuk Jepang Yusron Ihza/Net
Keinginan untuk mewujudkan stabilitas mata uang Rupiah, bukanlah satu keinginan yang sulit terjadi. Kuncinya, adalah keberanian untuk menjangkarkan atau mengikat nilai tukar mata uang terhadap satu komoditas.
Begitu garis besar konsep yang dipaparkan mantan Duta Besar RI untuk Jepang Yusron Ihza dalam tayangan video "Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah: Pemerintah Mau 1 USD=Rp1? Saya Siap Antarkan!", yang diunggah di kanal Youtube Yusron Senpai, Jumat (7/7).
Dalam paparannya itu, Yusron mengulas bagaimana konsep penjangkaran mata uang. Salah satu yang membuat dunia goyang, adalah ketika Amerika Serikat memutuskan melepas keterikatan pada emas untuk mengukur nilai Dolar AS.
Saat itu, ada peristiwa Nixon Shock, yakni kebijakan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon tahun 1971 untuk melepaskan penjangkaran atau keterikatan mata uang dolar AS terhadap emas.
Sekalipun melepaskan keterikatan dengan emas, dipaparkan Yusron, secara diam-diam Nixon melakukan penjangkaran dolar AS terhadap minyak bumi bersama Arab Saudi. Tepatnya, siapapun yang akan membeli emas hanya bisa bertransaksi dengan dolar AS.
"Saya memegang kunci, untuk stabilnya nilai tukar sebuah mata uang jelas diperlukan jangkar," kata Yusron Ihza.
Dalam konteks saat ini, Yusron melihat peluang penjangkaran Rupiah bisa dilakukan pada komoditas nikel. Tentunya, setelah ada hitung-hitungan dari ahli soal besaran nikel itu sendiri.
"Saat ini relevan kita melakukan penjangkaran Rupiah dengan nikel. Bagaimana caranya, itu kita perlu mengundang juru taksir yang dipercaya dunia untuk menaksir berapa besaran nikel kita," katanya.
Yusron pun memberikan satu formulasi bagaimana penjangkaran itu bisa dijalankan. Yakni, melalui persamaan matematika, apabila a=b dan b=c maka a=c.
"Kita ambil saja satu kilogram. Apabila 1 Dolar AS=1 kg nikel dan kemudian kita tetapkan satu kilogram nikel itu sama dengan satu Rupiah. Maka secara otomatis satu Dolar AS akan sama dengan satu rupiah," jelasnya.
Yusron memberikan catatan, persamaan tersebut akan lebih efektif dijalankan jika Pemerintah Indonesia tidak menghambur-hamburkan cadangan nikel untuk diekspor.
Mengatur ekspor, lanjutnya, perlu dilakukan pemerintah sekalipun saat ini Indonesia termasuk dalam penyuplai utama kebutuhan nikel global.
"Indonesia itu sejauh yang telah diketahui adalah negara pemilik deposit nikel terbesar di dunia yang menurut angka saat ini, berkisar antara 24 sampai 27 persen," pungkasnya.
