ISTILAH demokrasi sudah tidak asing bagi negara-negara di kawasan Amerika Latin, khususnya sejak berakhirnya Perang Dingin di mana telah terjadi pemulihan demokrasi secara besar-besaran.
Tepatnya pada tahun 1990-an, negara-negara Amerika Latin melakukan reformasi ekonomi dan dalam bidang politik tampaknya demokrasi elektoral telah terpilih menjadi norma yang diberlakukan di wilayah tersebut.
Awalnya, masyarakat menganggap bahwa demokrasi telah berhasil membuat Amerika Latin keluar dari bayang-bayang masa lalu yang kelam; kudeta militer, populisme, gerakan revolusioner, ketidakstabilan politik, dan perubahan politik radikal.
Namun, seiring berjalannya waktu, nyatanya demokrasi elektoral yang diterapkan juga tidak mampu meningkatkan konsolidasi demokrasi itu sendiri. Antusiasme masyarakat pada awal 1990-an tergantikan dengan pesimisme.
Setelah era 1990-an berakhir, muncul tantangan baru di Amerika Latin yaitu, ketimpangan sosial dan kemiskinan yang disebabkan oleh perekonomian yang dinilai stagnan serta asimetri kekuasaan yang cenderung lebih menguntungkan perjanjian dalam perdagangan bebas. Akhirnya, terbentuk kelas-kelas sosial menengah yang kuat.
Adapun kritik dari sosiolog Amerika Serikat, William Robinson, terhadap demokrasi elektoral yang dipraktikkan di Amerika Latin, seperti terbatasnya aspirasi masyarakat ke dalam sistem dan kebijakan publik.
Lebih jauh William Robinson menyebut sistem pemerintahan Amerika Latin sebagai “poliarki” daripada demokrasi karena keterbatasan mereka dalam menampung aspirasi rakyat maupun kebermanfaatan yang dihasilkan untuk rakyatnya.
Sementara baru-baru ini, terutama pada tahun 2020 kestabilan politik di kawasan Amerika Latin terganggu, kondisi yang sama terjadi seperti pada tahun 2019. Norma-norma terkait demokrasi tampaknya ikut rapuh seiring berjalannya waktu.
Konsultan risiko politik Grup Eurasia menyebut ketidakpuasan sosial di kawasan ini sebagai salah satu dari 10 risiko politik teratas di dunia pada tahun 2020, dengan negara-negara yang paling rentan yaitu Venezuela, Haiti, Nikaragua, Guatemala, Brasil, Honduras, Chili, Meksiko, dan Paraguay.
Tahun 2020 yang bertepatan dengan masa pandemi membuat para pemimpin memanfaatkan keadaan untuk memperpanjang masa jabatannya, di sisi lain melemahkan pengawasan terhadap tindakan pemerintah.
Akibatnya, norma-norma demokrasi yang perlahan terkikis selama krisis ini membuat Amerika Latin mengalami penurunan dari berbagai aspek, seperti peningkatan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.
Ketidakpuasan dan ketidakstabilan sosial akan terus berlanjut. Kelas menengah, yang tidak puas dengan
status quo, merasa rentan dan menuntut lebih banyak bantuan sosial dari pemerintah mereka.
Selain itu, warga negara telah kehilangan kesabaran, kurang toleran terhadap pemerintah, lebih menuntut hak mereka sendiri, dan sangat terhubung melalui jejaring sosial. Hal ini telah menunjukkan kemerosotan di kawasan tersebut.
Secara historis jika ditarik beberapa tahun ke belakang, tepatnya pada tahun 2018, tercatat hanya satu dari empat orang Amerika Latin yang puas dengan demokrasi. Ini merupakan angka terendah sejak sebuah perusahaan jajak pendapat regional, Latinobarómetro, mengadakan survei pertanyaan tersebut 25 tahun silam.
Tantangan lain terkait demokrasi di Amerika Latin, yakni telah hilangnya tokoh di Amerika Serikat yang telah memainkan peran penting dalam menggaungkan demokrasi dengan menyerukan pelanggaran otoriter dan pembiayaan pemerintah yang baik pasca Perang Dingin.
Penurunan dukungan Amerika Serikat terhadap demokrasi di Amerika Latin hampir setengahnya dibandingkan dengan tahun lalu menjadi 326 juta dolar AS.
Dalam empat dekade terakhir, masa depan demokrasi tidak pernah terancam seperti saat ini. Secara umum, empat risiko utama bagi demokrasi adalah: berkurangnya ruang untuk tindakan sipil, melemahnya
check and balances demokrasi, tingginya tingkat ketidaksetaraan, dan serangan terhadap hak asasi manusia. Khususnya di Amerika Latin, secara garis besar tantangan ini bersifat akut.
Menurut Latinobarómetro, dukungan keseluruhan untuk demokrasi turun menjadi 48 persen, level terendah antara tahun 2009 dan 2018. Wilayah ini juga menempati urutan ketiga, setelah Afrika dan Timur Tengah, dalam hal korupsi; ia memiliki tingkat kejahatan dan kekerasan tertinggi di dunia; dan meskipun banyak reformasi, penegakan hukum yang lemah terus menjadi kelemahan demokrasi di wilayah tersebut.
Di tengah ketidakpuasan demokrasi dan gejolak sosial yang dialami Amerika Latin saat ini, seperti yang ditekankan oleh International IDEA, kita harus “mengatasi kelemahan demokrasi dan menghidupkan kembali janjinya” dengan agenda baru yang meletakkan dasar bagi demokrasi generasi baru.
Agenda tersebut harus memungkinkan untuk menanggapi tidak hanya isu-isu terkini, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, korupsi, ketidakamanan, dan lemahnya supremasi hukum, tetapi juga tantangan-tantangan baru.
*Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
