Berita

Kementerian ESDM/Net

Hukum

KPK: Penyelidikan Dugaan Korupsi IUP di Kementerian ESDM Masih Berjalan

RABU, 05 JULI 2023 | 04:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penyelidikan dugaan korupsi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kementerian ESDM masih berlangsung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ajak peran serta masyarakat untuk melapor jika memiliki data atau informasi guna mempercepat proses hukum yang sedang ditangani.

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri memastikan, pihaknya hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait IUP di Kementerian ESDM.

"Penyelidikan masih terus berjalan," ujar Ali kepada wartawan di Gedung ACLC C1 KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/7).


Proses penyelidikan tersebut kata Ali, dilakukan dengan memanggil pihak-pihak untuk dimintai keterangan. Akan tetapi, identitas pihak-pihak yang dipanggil itu tidak bisa dipublikasikan KPK.

"Dalam proses penyelidikan kan kami tidak bisa publikasikan, siapa yang akan diundang, kemudian materi apa yang akan dikonfirmasi," kata Ali.

Ali memastikan, jika tahapnya sudah naik ke penyidikan, maka pihaknya akan menyampaikan secara terbuka siapa saja yang dipanggil sebagai saksi.

"Teman-teman media bersama-sama dengan masyarakat, kalau kemudian memiliki data informasi, silakan sampaikan, KPK sangat terbuka untuk menerima itu," pungkas Ali.

Dalam penyelidikan ini, KPK sebelumnya telah memintai keterangan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba, Ridwan Djamaluddin di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin (19/6).

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya