Berita

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari/RMOL

Politik

Nasdem Bantah Caleg Indramayu Dimintai Mahar Rp 3,5 Miliar

SELASA, 13 JUNI 2023 | 18:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Merespons mundurnya para kader DPD Nasdem Indramayu, DPP Partai Nasdem menegaskan bahwa tidak ada mahar politik dalam pencalonan sebagai anggota legislatif dari fraksi Nasdem.

Penegasan itu menyusul ramainya video di media sosial yang mengatasnamakan diri kader DPD Nasdem Indramayu ramai-ramai mundur dan melepaskan alamamater Nasdem.

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menegaskan bahwa pengakuan mahar miliaran rupiah tidaklah benar. Ia memastikan menindak tegas siapapun yang meminta mahar kepada para caleg yang akan di Pileg 2024 mendatang.


“Yang jelas tidak pernah ada satu kebijakan pun dari partai untuk meminta mahar,” tegas kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6).

Pria yang karib disapa Tobas ini juga menyebut bahwa klaim Ketua DPD Nasdem Indramayu Husen Ibrahim yang mengaku diminta mahar Rp 3,5 miliar pun sudah mundur dari partai. Bahkan, Husein Ibrahim itu sudah tidak maju dari Partai Nasdem.  

“Itu sedang kami telusuri lagi, dan sebenarnya sudah diakui juga bahwa yang bersangkutan sebenarnya sudah berpindah ke partai lain, maju dari partai lain,” tuturnya.

Atas dasar itu, Anggota Komisi III DPR RI fraksi Nasdem ini mempertanyakan motif Husen Ibrahim yang bersikap demikian ke Partai Nasdem.  

“Apakah ada maksud di balik itu? apakah ada maksud politis dan sebagainya? Nanti kita bisa telusuri lebih lanjut dan kita lihat nanti perjalanan berikutnya,” tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya