Berita

Rapat penyelesaian sengketa yang digelar Bawaslu Kota Bogor/RMOLJabar

Politik

Bacaleg Merasa Dirugikan saat Tahapan Pendaftaran, Silakan Ngadu ke Bawaslu

SENIN, 12 JUNI 2023 | 18:36 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Bawaslu Kota Bogor kembali mengundang peserta pemilu dari partai politik, para pemantau, hingga panwascam untuk mensosialisasikan proses penyelesaian sengketa pemilu di masa tahapan pendaftaran bacaleg.

Ketua Bawaslu Kota Bogor, Yustinus Elias Mau mengatakan, kegiatan ini merupakan lanjutan dari program yang ada di Bawaslu di dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu. Untuk kali ini lebih kepada sosialisasi tentang proses sengketa pemilu.

"Pengawasan yang kita lakukan pertama melakukan pencegahan, di mana pencegahan itu kita punya panwascam di masing-masing kecamatan yang melakukan pengawasan bacaleg yang terdaftar dari unsur LPM," kata Yustinus disela kegiatan di Izi Hotel, Senin (12/6).


Ia menjelaskan, jika yang bersangkutan merupakan LPM kemudian terdaftar sebagai bacaleg maka harus mengundurkan diri. Karena LPM merupakan lembaga yang orang-orangnya mendapatkan gaji pemerintah.

"Jadi kalau ada bacaleg merasa dirugikan kemudian ada unsur sengketanya seperti apa yang disampaikan oleh bacaleg, maka Bawaslu punya mekanisme untuk menyelesaikan. Apakah melalui proses mediasi atau melalui administrasi sengketa nanti," jelasnya.

Yustinus menuturkan, tahapan pemilu saat ini masuk dalam tahapan administrasi pendaftaran bacaleg dan prosesnya sedang berjalan. Di tahapan ini, pihaknya menugaskan Panwascam untuk terus memonitor proses administratif yang kemudian hasilnya ditunggu Bawaslu.

"Dan hari ini kita lakukan sosialisasi kepada partai-partai politik, jika anda merasa dirugikan dalam proses pencalegan silakan melapor ke Bawaslu, dan sampai sekarang belum ada yang melapor karena proses administratif sedang berjalan," ujarnya.

Dia berharap, hasil dari sosialisasi ini partai-partai politik dapat memahami bahwa dalam proses tahapan pendaftaran bacaleg ada hal-hal yang perlu diketahui, misalnya jika ada bacaleg yang merasa dirugikan silakan lapor ke Bawaslu. Sementara untuk para pengawas kecamatan dan pemantau pemilu diharapkan untuk terus memonitor tahapan demi tahapan pemilu.

"Jika ada sengketa terkait nomor urut bacaleg dan dapil maka kami siap untuk mediasi. Tetapi itu tergantung surat keputusan dari KPU nanti dan kita sedang menunggu itu. Makanya sekarang ini kita sedang memonitor proses administratifnya," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya