Berita

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menerima audiensi 23 organisasi tenaga kesehatan di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (12/6)/Ist

Politik

Bertemu 23 Organisasi Nakes, Moeldoko Pastikan RUU Kesehatan Sudah Proporsional

SENIN, 12 JUNI 2023 | 15:48 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law dibuat secara proporsional tanpa mengecilkan peran satu pihak manapun.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko saat bertemu perwakilan 23 organisasi tenaga kesehatan di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (12/6).

“RUU ini sebenarnya menempatkan semua pihak, termasuk organisasi profesi di posisi yang proporsional," kata Moeldoko.


Moeldoko berharap RUU Kesehatan bisa mencakup hal-hal yang lebih luas mengenai dunia kesehatan.

Ia mengamini daftar inventaris masalah (DIM) sudah selesai dibahas. Namun jika ada masukan bersifat mendesak, ia menyarankan untuk segera disampaikan kepada Komisi IX DPR RI.

"Sehingga apa yang diinginkan oleh para tenaga kesehatan, bisa terakomodasi dengan baik,” sambungnya.

Di sisi lain, ia memberikan apresiasi kepada kelompok-kelompok organisasi tenaga kesehatan yang turut menyumbangkan pandangan dan aspirasi terkait RUU Kesehatan, mulai dari organisasi bidan, perawat, apoteker, hingga akademisi perguruan tinggi.

KSP sendiri menjadi gerbang pengaduan terakhir bagi masyarakat yang ingin menyuarakan opini, aduan, atau bahkan kritiknya terhadap pemerintah.

Oleh karenanya, KSP dengan terbuka menerima masukan dari organisasi tenaga kesehatan maupun dari semua pihak terkait RUU Kesehatan Omnibus Law ini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya