Berita

Ketua DPD PDIP Sumatera Selatan (Sumsel) HM Giri Ramanda N Kiemas/RMOLSumsel

Politik

PDIP Sumsel Keukeuh Pemilu 2024 Kembali Gunakan Sistem Proporsional Tertutup

KAMIS, 01 JUNI 2023 | 14:52 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

 Polemik sistem Pemilu Legislatif 2024 apakah dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup atau terbuka masih menjadi perdebatan. Saat ini publik tengah menunggu-nunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Terkait polemik ini, PDI Perjuangan tetap mendorong pelaksanaan Pileg 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Meskipun akan tetap mengikuti apapun yang menjadi putusan MK.

Hal ini diungkapkan Ketua DPD PDIP Sumatera Selatan (Sumsel), HM Giri Ramanda N Kiemas, di sela-sela memperingati Hari Kelahiran Pancasila di Lapangan DPRD Sumsel, Kamis (1/6).


"PDIP pada prinsipnya akan mengikuti apapun yang menjadi kemauan dari Mahkamah Konstitusi, artinya baik proporsional tertutup maupun yang terbuka kita sudah siap sekarang. Kalau PDIP, dalam Kongres di Bali tahun 2019, sudah mengusulkan untuk tertutup dan sekarang masih menunggu putusan MK. Tapi pada prinsipnya PDIP Sumsel siap (apapun putusan MK)," kata Giri, dikutip Kantor Berita RMOLSumsel.

Dijelaskan Wakil Ketua DPRD Sumsel ini, PDIP memiliki alasan jelas mengusulkan sistem proporsional tertutup itu. Yaitu agar kaderisasi partai berjalan dengan baik.

"Dampak positifnya bagi semua partai beda-beda, tapi kalau buat PDIP dengan proporsional tertutup artinya menjamin kaderisasi partai berjalan dengan baik. Orang-orang yang sudah berbuat baik dan bekerja untuk partai mendapatkan kesempatan untuk duduk sebagai anggota legislatif," jelasnya.

Meski begitu, sistem proporsional tertutup juga punya kerugian. Yaitu semua berjuang untuk partai, karena kader dan bacaleg mengkampanyekan partai, bukan mereka.

"Nah ketika sistem pemilu dengan proporsional terbuka yang bertarung adalah orang-orang partai maupun bacalegnya yang punya suara untuk mencari suara lain," tutupnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya