Berita

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun (Foto: Global Times)

Dunia

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Permintaan AS Melintasi Wilayah Udara Menyeluruh
SABTU, 18 APRIL 2026 | 02:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

China buka suara soal permintaan izin melintasi wilayah udara menyeluruh alias blanket overflight clearance dari AS ke Indonesia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mengatakan, apabila permintaan AS tersebut diluluskan Indonesia, maka bisa melanggar Piagam ASEAN soal tak menyinggung kedaulatan pihak ketiga.

Menurut Guo, Piagam ASEAN dan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara secara eksplisit menetapkan bahwa negara-negara anggota berbagi tanggung jawab untuk memperkuat perdamaian, keamanan dan kemakmuran regional. 


Piagam itu juga menyatakan negara anggotan tidak boleh berpartisipasi dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang mengancam kedaulatan dan integritas wilayah anggota negara lain. 

“Kami secara konsisten percaya bahwa kerja sama pertahanan dan keamanan antar negara tidak boleh menargetkan atau merugikan kepentingan pihak ketiga mana pun, juga tidak boleh mempengaruhi perdamaian dan stabilitas regional,” kata Guo dilansir dari Global Times, Sabtu 18 April 2026.

Posisi Indonesia penting dalam konteks ini karena terletak di pintu masuk selatan Laut Cina Selatan di dekat Kepulauan Natuna. Secara geografis, Indonesia berada tepat di jalur yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudera Hindia. 

Dari langit Indonesia, pesawat militer bisa menjangkau berbagai titik penting di Asia Tenggara. Termasuk kawasan Laut Cina Selatan 

Laut ini menjadi arena persaingan pengaruh antara Amerika dan China. China mengklaim sebagian besar wilayahnya, sementara beberapa negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei juga punya klaim yang saling tumpang tindih.

China menginginkan penguasaan Laut China Selatan untuk meluaskan daerah pertahanannya ke selatan. Sementara Amerika Serikat punya kepentingan laut itu jadi jalur bebas navigasi untuk manuver militernya dari Pasifik ke Timur Tengah, misalnya.

“Komunikasi antar kementerian merupakan hal yang lazim dalam proses perumusan kebijakan,” kata Guo.  

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Sekolah Rakyat Jadi Senjata Putus Rantai Kemiskinan

Sabtu, 18 April 2026 | 20:05

Megawati: Lemhannas Bukan Lembaga Pencetak Sertifikat

Sabtu, 18 April 2026 | 19:36

Bahaya Judi Online, Hadir Seperti Permainan dengan Keuntungan

Sabtu, 18 April 2026 | 19:09

Sidak Gudang Bulog, Prabowo Cek Langsung Stok Beras di Magelang

Sabtu, 18 April 2026 | 18:52

Megawati Minta Hak Veto PBB Dihapus, Pancasila Masuk Piagam Dunia

Sabtu, 18 April 2026 | 18:27

Perempuan Bangsa Gelar Aksi Nyata Tanam Pohon untuk Jaga Lingkungan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:43

Perjuangan Fraksi PKB untuk Pesantren Berbuah Penghargaan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:10

PDIP: Jangan Sampai Indonesia Dianggap Proksi Kekuatan Global

Sabtu, 18 April 2026 | 16:37

wondr Kemala Run 2026, Peserta Berlari Sambil Berbagi

Sabtu, 18 April 2026 | 16:21

Menggugat Algoritma, Pentingnya Lampaui Dogmatisme Hukum Klasik

Sabtu, 18 April 2026 | 15:48

Selengkapnya