Berita

Ilustrasi tambang/Net

Nusantara

APENI Minta Penegak Hukum Pastikan Tambang Blok Morombo Sesuai UU

RABU, 24 MEI 2023 | 20:00 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kabar penutupan tambang di Blok Morombo, Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara turut disorot Asosiasi Pekerja Nikel Indonesia (APENI).

Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga APENI, Ridwan Laode Bonang mendorong agar aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Agung, Polri, maupun TNI memastikan kegiatan penambangan di Konut berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

"Penegak hukum perlu turun tangan memastikan kegiatan penambangan berjalan baik, demi pemasukan negara dan kemakmuran rakyat," kata Ridwan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/5).


Dalam usaha pertambangan, APENI menyebut tidak hanya sekadar kepentingan perusahaan, melainkan juga pembeli dan masyarakat.

"Intinya, semuanya diatur dengan baik. Bagi penambang dan pembeli harus memahami adanya operasional pengamanan dalam pengangkutan dengan catatan tidak memberatkan bagi semua pihak," tandasnya.

Tambang di Blok Morombo, Konawe Utara menjadi sorotan setelah ada kabar penutupan sembilan terusan khusus (Tersus) atau jetty yang diduga dilakukan oleh oknum TNI AD.

Namun demikian, kabar tersebut langsung dibantah oleh Kepala Seksi Teritorial Korem 143 HO, Letkol Tambo Hale Wulaa.

“Kami tidak pernah menutup. Saat ini pihak TNI tidak pernah menutup jetty. Jadi silakan masyarakat bekerja,” kata Letkol Tambo Hale Wulaa.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya