Berita

Kader senior PPP Sumatera Barat Erwin Pangeran/Ist

Politik

Kader PPP Sumbar Pertanyakan Rusli Effendi Ngaku Korwil Sumatera

JUMAT, 21 APRIL 2023 | 21:59 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Manuver Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rusli Effendi di Sumatera, menimbulkan tanda tanya di kalangan kader partai kabah.

Pasalnya, Rusli Effendi datang dengan memperkenalkan diri sebagai Korwil PPP Sumatera, saat mengumpulkan pengurus DPC-DPC. Sebelumnya, Rusli juga berkeliling Jawa Barat.

Salah satu yang mempertanyakan adalah kader senior PPP Sumatera Barat Erwin Pangeran. Dia heran, karena tupoksi Rusli sebagai Bidang Kesra bukan Bidang Organisasi.


"Bahkan, saat peringatan Nuzulul Quran politisi asal Riau ini terlihat seperti wakil ketum bidang dakwah. Karena overlaping itulah di internal PPP, sering mendapatkan julukan waketum segala urusan," ujar Erwin dalam keterangan tertulis, Jumat (21/4).

Erwin mengaku tidak habis pikir dengan ulah petinggi DPP PPP. Dia melihat pengelolaan DPP tidak profesional dan proporsional.

Seperti penanganan masalah DPC Kota Padang. Kata dia, dalam satu tahun terbit lima SK. Belum lagi, hingga hari ini Menkumham belum menerbitkan SK untuk kepengurusan hasil revitalisasi.

"Coba tunjukkan SK Menkumham yang baru. Kalau belum ada berarti kepengurusan hasil revitalisasi itu ilegal," tuturnya.

Jika SK Menkumham itu belum ada, kata Erwin lagi, maka klaim Rusli sebagai Waketum PPP adalah ilegal. Pasalnya, Menkumham terakhir kali hanya menertbitkan SK yang menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

"Yang SK Menkumham itu SK lama, dan SK Plt Ketum. Yang baru belum ada, berarti mereka tidak sah ikut dalam pengambilan keputusan,” tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya