Berita

Ketua KPU Hasyim Asyari/Net

Politik

Jawab Protes Prima, Hasyim Asyari: KPU Bekerja Sesuai Aturan

RABU, 19 APRIL 2023 | 03:31 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Protes Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terkait pelaksanaan verifikasi faktual (verfak) ulang, yang intinya menuding ada permasalahan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam proses tahapan itu, dijawab oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari menjelaskan, tudingan Prima sama sekali tak berdasar, karena pihaknya telah menjalankan Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas laporan dugaan pelanggaran pemilu Prima.

Putusan Bawaslu terhadap laporan Prima ida pokoknya memerintahkan KPU untuk menjalankan verifikasi administrasi perbaikan dan verfak ulang.


“KPU bekerja sesuai aturan. Dalam situasi ini KPU melaksanakan Putusan Bawaslu untuk memberikan kesempatan Prima ikut verifikasi administrasi dan verifikasi faktual,” ujar Hasyim kepada wartawan, Selasa (18/4).

Maka dari itu, Hasyim menegaskan bahwa klaim atau tudingan Prima yang menyebut ada dugaan pola kerja KPU daerah yang tidak profesional dan teliti, bukan berarti mengubah temuan di lapangan.

Dalam arti, hasil verifak Prima yang dikerjakan KPU, apakah nanti hasilnya memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS), itu sesuai dengan temuan petugas KPU daerah di lapangan.

“Dan bahwa situasi di lapangan KPU melakukan verifikasi berdasarkan fakta yang ditemui, dan hal itu yang dicatat dan dilaporkan, serta pada akhirnya sebagai bahan KPU mengambil keputusan,” demikian Hasyim menegaskan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya