Kasus Pengadaan Tanah di Pulogebang, KPK Panggil Petinggi Sarana Jaya hingga Bekas Anggota DPRD DKI Ruslan Amsyari

Petinggi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya hingga anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, tahun 2018-2019.

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, hari ini, Senin (17/4), tim penyidik memanggil dua orang sebagai saksi.

"Pemeriksaan dilakukan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan," ujar Ali kepada wartawan, Senin siang (17/4).

Kedua saksi yang dipanggil adalah Yadi Robby selaku Senior Manager Divisi Umum dan SDM Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan Ruslan Amsyari FS selaku anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2019 Fraksi Partai Hanura.

KPK pada Jumat 15 Juli 2022 mengumumkan sedang melakukan pengumpulan alat bukti dalam perkara tersebut. Namun demikian, KPK belum bisa membeberkan siapa saja pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Para tersangka hingga detail konstruksi perkara akan diumumkan kepada publik ketika dilakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan terhadap para tersangka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kantor Berita Politik RMOL, beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini adalah mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan dan Rudy Hartono Iskandar (RHI) selaku Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur.

Keduanya juga sebelumnya telah diproses hukum dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur.

Perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang ini diduga membuat kerugian keuangan negara ratusan miliar rupiah.