Sejak Awal Ide Kereta Cepat Ngawur, Sialnya yang Punya Otoritas Politik Diam

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tengah menjadi sorotan publik lantaran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan gagal melobi China untuk menurunkan bunga utang menjadi 2 persen. Namun terlepas dari itu, KCJB dinilai sebagai proyek yang ngawur sejak awal.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi menilai ide pembangunan proyek KCJB tidak berdasar kepentingan mendesak warga. Proyek ini sebatas mercusuar yang tanpa perhitungan alias ngawur.

“Sejak awal ini memang ide ngawur. Siapa dan untuk apa orang perlu secepat itu ke Bandung dan sebaliknya dari Bandung ke Jakarta,” tanyanya kepada redaksi, Minggu (16/4).

Menurutnya, keberadaan jalan tol sudah cukup bagi masyarakat untuk berpindah dari Jakarta ke Bandung. Sementara mayoritas lalu lintas dari Jakarta ke Bandung dilakukan untuk wisata di hari libur.

“Nah, sialnya sudah tahu ngawur yang punya otoritas politik kok diam?” sambungnya.

Proyek KCJB mulai dibangun pada pada 2016 dan ditargetkan rampung pada 2018 sehingga bisa mulai beroperasi pada 2019. Namun demikian, progres pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung belum juga sempurna hingga April 2023. Ditargetkan KCJB akan diresmikan pada Agustus 2023.

Awalnya, proyek ini diperkirakan menelan biaya Rp 86,67 triliun. Namun pada 2021 terjadi pembengkakan atau cost overrun (kelebihan biaya) menjadi Rp 114,24 triliun. Adapun komposisi pembiayaan proyek ini adalah 75 persen berasal dari pinjaman melalui China Development Bank (CDB) dan sisanya merupakan setoran modal dari konsorsium dua negara yaitu Indonesia-China.

Pembagiannya, konsorsium BUMN Indonesia menyumbang 60 persen dan 40 persen berasal dari konsorsium China. Tercatat pinjaman Indonesia ke CDB mencapai Rp 8,3 triliun. Utang itu akan dipakai untuk pembiayaan pembengkakan biaya kereta cepat.

Sedangkan bunga yang ditawarkan oleh China mencapai 3,4 persen per tahun dengan tenor selama 30 tahun.