Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/Net

Politik

Putusan PN Jakpus Dimentahkan Banding KPU, Mahfud MD: Sekarang Konsentrasi Pemilu 2024

SELASA, 11 APRIL 2023 | 17:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal tunda pemilu dibatalkan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melayangkan upaya hukum Banding dan diterima.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengapresiasi PT DKI Jakarta yang menerima banding KPU.

"Sebagai Menkopolhukam saya mengucapkan selamat kepada KPU dan terima kasih kepada pengadilan yang telah membuat keputusan tentang pelaksanaan pemilu," ujar Mahfud saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4).


Ia menjelaskan, Putusan PT DKI Jakarta terhadap ajuan Banding KPU, pada dasarnya mementahkan Putusan PN Jakpus, yang semula mengabulkan Permohonan Gugatan Perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

"Hari ini, ditingkat Banding permohonan Partai Prima itu dinyatakan ditolak, dan permohonan banding dari KPU diterima," sambung Mahfud menegaskan.

Maka dari itu Mahfud meminta seluruh pihak terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, termasuk di dalamnya KPU RI, untuk fokus bekerja.

"Dengan demikian, semuanya sekarang harus konsentrasi bahwa pemilu 18 Februari 2024 itu tetap ada (sesuai) jadwal semula, karena (ada) putusan (Banding dari) Pengadilan (Tinggi DKI Jakarta ini)," katanya penuh optimis.

"Karena, meskipun masih bisa kasasi, tapi memang itulah hukum yang benar. Tidak bisa masalah pemilu itu diputus oleh pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, karena itu di luar kompetensinya," demikian Mahfud menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya