Berita

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati/Net

Politik

Khawatir "Cuci Tangan", Jangan Libatkan Sri Mulyani di Satgas TPPU Kemenkeu

SELASA, 11 APRIL 2023 | 17:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Unsur-unsur dalam Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), didorong sejumlah pihak untuk tidak memasukkan nama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

“Saya pikir Sri Mulyani tak boleh dilibatkan dalam pengusutan ini, karena sumber kegaduhan di kementeriannya,” ujar pengamat kebijakan publik, Jerry Massie, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/4).

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini mengkhawatirkan, pelibatan Sri Mulyani dalam Satgas TPPU Kemenkeu malah akan mengaburkan persoalan yang sebenarnya terjadi.


“Bisa saja ada politik cuci tangan dan no fair atau tidak adil dalam pengusutan,” tuturnya.

Pada intinya, Jerry mengharapkan pengusutan kasus TPPU di Kemenkeu senilai Rp 349 triliun ini bisa menyelamatkan uang negara.

“Saya pikir negara perlu diselamatkan dari kelompok mafia dan bandit,” demikian Jerry menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya