Fahira Idris: UU Perampasan Aset Menegakkan Sila Kedua dan Kelima Pancasila

Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen penting dalam  mendukung agenda pemberantasan korupsi serta mengejar dan menyita aset hasil tindak pidana.
 
“Dari semua itu, kehadiran UU Perampasan Aset adalah implementasi nyata menegakkan sila kedua dan kelima Pancasila," kata anggota DPD RI, Fahira Idris kepada redaksi, Sabtu (8/4).

Dijelaskan Fahira, UU Perampasan Aset akan memastikan hak-hak rakyat yang dikorupsi dikembalikan. Undang-undang ini juga akan menegakkan keadilan sosial karena selain dihukum pidana berat, harta pelaku tindak pidana ekonomi seperti korupsi, narkoba, perpajakan, dan tindak pidana di bidang keuangan dikembalikan ke negara untuk kepentingan rakyat.

Namun sayang, Fahira mengamini ada kemandekan dalam pembahasan RUU yang sudah mulai dibahas sejak tahun 2012 ini. Kini, sudah saatnya UU Perampasan Aset menjadi prioritas bagi Pemerintah dan DPR untuk diselesaikan.
 
"Kehadiran undang-undang ini akan membuat pelaku tindak pidana ekonomi tidak bisa lagi mengelabui aparat penegak hukum atau mempersulit proses penyitaan oleh negara,” pungkas Fahira.