Mencontoh Prima, Partai Berkarya Ikut Gugat KPU ke PN Jakpus

Langkah hukum serupa yang pernah dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), yaitu gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam rangka memprotes kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tahapan awal Pemilu 2024, juga diambil Partai Berkarya.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus yang diakses Kantor Berita Politik RMOL, gugatan perdata kepada KPU kali ini dilayangkan DPP Partai Berkarya, yang tercatat sebagai Perkara Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.P, yang didaftarkan pada Selasa kemarin (3/4).

Dalam petitumnya, Partai Berkarya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum oleh KPU dalam proses pelaksanaan tahapan pendaftaran partai poltik (parpol) calon peserta Pemilu Serentak 2024, yang hasilnya menyatakan tidak meloloskan Partai Berkarya.

“Menyatakan Tergugat (KPU) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata," begitu bunyi petitium Partai Berkarya yang dikutip pada Rabu (5/4).

Maka dari itu, Partai Berkarya meminta kepada PN Jakpus untuk mengabulkan gugatannya terhadap KPU, dan menjadikannya sebagai peserta Pemilu Serentak 2024.

Namun untuk supaya permintaannya itu dapat direalisasi, Partai Berkarya juga meminta kepada Majelis Hakim PN Jakpus mengabulkan poin petitumnya yang lain, yaitu agar mengulang proses awal seleksi parpol calon peserta Pemilu Serentak 2024 sesuai mekanisme yang berlaku.

“Menghukum Tergugat untuk menunda seluruh Alur Tahapan Pemilu Tahun 2024, sampai Penggugat dinyatakan sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 atau sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht),” demikian Partai Berkarya menyampaikan tuntutannya.