Berita

Ekonom senior, Dr Rizal Ramli /Repro

Politik

RR: Rakyat Biasa Mensubsidi Korupsi dan Hedonisme Pejabat Pajak

JUMAT, 03 MARET 2023 | 10:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Persoalan pajak sensitif bagi rakyat, apalagi saat ada pejabat pajak dan Bea Cukai hedonis. Adanya kecurigaan sumber kekayaan pejabat itu harusnya jadi momentum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membenahi diri.

Demikian disampaikan ekonom senior, Rizal Ramli (RR), pada video yang diunggah di kanal YouTube, berjudul "Rizal Ramli: Kejadian Ini Jadi Momentum Membersihkan Pejabat Pajak-Bea Cukai Nakal & Hedonistik", yang diunggah pada Jumat (3/3).

Di video itu Rizal Ramli mengaku heran saat Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta masyarakat mengawasi Kemenkeu.


"Itu sebetulnya lucu, menteri keuangannya minta tolong kita bantu awasin. Di dalamnya sendiri kan ada sistem buat ngawasin. Rakyat sudah bayar pajak, mau makan di restoran kena pajak, beli sesuatu di supermarket kena pajak, terus disuruh pula ngawasin departemen keuangan, yang benar aja," sergah Rizal Ramli, seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Jumat siang (3/3).

Meski begitu dia mengaku senang dengan ramainya sorotan publik di media sosial, dengan begitu diharapkan terjadi perubahan, mengingat persoalan pajak merupakan sesuatu hal yang sensitif bagi rakyat.

Rizal pun mengurai beberapa kejadian revolusi yang diawali dengan persoalan pajak, seperti persoalan di Perancis, hingga kemerdekaan Amerika.

Dia juga menilai, pemerintah yang corrupt biasanya menggunakan subsidi terbalik. Pendapatan pajak seharusnya untuk mensubsidi rakyat, tetapi yang terjadi justru rakyat biasa mensubsidi korupsi dan hedonisme pejabat pajak.

"Jadi subsidi terbalik ini. Dan ini masalah yang sangat besar sekali, saya gembira reaksi rakyat luar biasa besar. Mudah-mudahan momentum ini dipakai untuk berbenah," pungkas Rizal.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya