Berita

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan/RMOL

Hukum

Telusuri Asal Usul Harta Kekayaan Rafael Alun, KPK: Pasti Dikembangkan ke Pejabat Lain

SENIN, 27 FEBRUARI 2023 | 17:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari pola yang dilakukan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo sebelum mengembangkan ke pejabat pajak lainnya terkait harta kekayaan yang diperoleh, namun tidak dimasukkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, KPK sudah mengundang Rafael Alun untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu (1/3).

"Rabu aku undang klarifikasi, tapi belum ada konfirmasi nih, hadir nggaknya," ujar Pahala kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (27/2).


Jika tidak hadir, kata Pahala, maka KPK akan kembali mengundang Rafael untuk diklarifikasi asal usul harta kekayaannya, termasuk didalami soal adanya kendaraan yang tidak dimasukkan di dalam LHKPN yang dilaporkan ke KPK.

"Ya (kalau tidak datang), diundang lagi, kan ini belum proses hukum ya, jadi bisa aja nggak hadir," kata Pahala.

Pada sisi lain, Pahala mengaku telah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait agenda pemeriksaan terhadap Rafael Alun.

Dia menjelaskan, pihaknya akan menelusuri pola yang dilakukan Rafael Alun terkait perolehan harta kekayaannya. Jika ditemukan unsur tindak pidana, maka akan dikembangkan ke pejabat lainnya.

"Kalau periksa seluruhnya (pejabat pajak) belum ada rencana, kita fokus yang ini dulu. Nanti kalau polanya dapat, pasti dikembangkan ke pejabat lain," pungkas Pahala.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya