Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Pulogebang, Judistira Hermawan Minta Diperiksa Pekan Depan

Dipanggil hari ini, Jumat (24/2), anggota DPRD DKI Jakarta mengkonfirmasi akan memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pekan depan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur.

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, tim penyidik telah mengagendakan pemanggilan terhadap Judistira Hermawan selaku anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dan 2019-2024 untuk diperiksa sebagai saksi.

"KPK hari ini (24/2) bertempat di Gedung Merah Putih KPK menjadwalkan pemanggilan saksi Judistira Hermawan," ujar Ali kepada wartawan, Jumat (24/2).

Namun demikian kata Ali, Judistira tidak hadir pada agenda pemeriksaan sesuai jadwal, dan meminta agar diperiksa pada pekan depan.

"Informasi yang kami dapatkan yang bersangkutan konfirmasi untuk hadir pada pemeriksaan di Jumat (3/3) minggu depan," pungkas Ali.

Kasus korupsi ini resmi diumumkan KPK pada Jumat 15 Juli 2022. Namun demikian, KPK belum bisa membeberkan siapa saja pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka hingga detail konstruksi perkara akan diumumkan kepada publik ketika dilakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan terhadap para tersangka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kantor Berita Politik RMOL, beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; Rudy Hartono Iskandar (RHI) selaku Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM). Dalam perkara dugaan korupsi ini, diduga mengalami kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah.

Keduanya juga sebelumnya telah diproses hukum dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Dalam perkara dugaan korupsi ini, diduga mengalami kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah.