Berita

Koordinator JAKI Yudi Syamhudi Suyuti (kanan)/Ist

Publika

JAKI Siapkan Gerakan Internasionalisasi untuk Menangkan Indonesia di WTO

OLEH: YUDI SYAMHUDI SUYUTI*
SABTU, 11 FEBRUARI 2023 | 21:53 WIB

DALAM kasus sengketa nikel atas gugatan Uni Eropa terhadap pelarangan ekspor biji mentah nikel Indonesia, organisasi JAKI Kemanusiaan Inisiatif segera menginisiasi gerakan global. Gerakan ini adalah tindakan internasionalisasi berbentuk demokratisasi globalisasi dalam perdagangan global.

Gerakan ini menekankan perubahan mendasar terhadap ketidakadilan global dalam praktek politik perdagangan globalisasi.

Tatanan global yang dijalankan melalui praktek globalisasi sudah sangat tidak relevan lagi dalam konteks sekarang. Karena tatanan global yang adil adalah tatanan multinasional.


Oleh karena itu titik temu yang terbaik dalam sengketa nikel ini adalah membangun keadilan multinasional melalui titik temu demokrasi nasional dan demokrasi internasional. Hal ini akan menjadikan kerjasama yang sangat rasional dalam situasi ketidakpastian global saat ini.

Reformasi WTO adalah bagian dari resolusi sesuai plattform pembangunan ekonomi saat ini, paska Covid-19, krisis terjadinya konflik Rusia dan Ukraina serta krisis demokrasi global dalam segala sektor.

Kami pikir Uni Eropa bisa mencabut gugatannya ke Indonesia dan memulai renegosiasi untuk pencapaian win win solution sebagai resolusi terbaik.

Namun, jika kondisi harus dilanjutkan ke upaya banding, WTO memerlukan kebijaksanaan dan keadilan yang riil dalam keputusannya.

Dalam gerakan internasionalisasi ini, JAKI mendorong dibatalkannya Gugatan Eropa terhadap Larangan Ekspor Biji Mentah Nikel Ore dari Indonesia.

Rencananya organisasi JAKI akan menggalang gerakan dari kelompok masyarakat global dunia dan kelompok gerakan (movement group) sebagai solidaritas global terhadap kebijakan Nasional Indonesia dalam mempraktekkan demokratisasi globalisasi.

Dan ini terelasi dengan pencapaian terwujudnya UNWCI (UN World Citizen Initiative), UNPA (UN Parliement Assembly) Civil Society Envoy (Utusan Masyarakat Sipil) di Perserikatan Bangsa Bangsa.

*Penulis adalah Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI)

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya