Berita

Koordinator JAKI Yudi Syamhudi Suyuti (kanan)/Ist

Publika

JAKI Siapkan Gerakan Internasionalisasi untuk Menangkan Indonesia di WTO

OLEH: YUDI SYAMHUDI SUYUTI*
SABTU, 11 FEBRUARI 2023 | 21:53 WIB

DALAM kasus sengketa nikel atas gugatan Uni Eropa terhadap pelarangan ekspor biji mentah nikel Indonesia, organisasi JAKI Kemanusiaan Inisiatif segera menginisiasi gerakan global. Gerakan ini adalah tindakan internasionalisasi berbentuk demokratisasi globalisasi dalam perdagangan global.

Gerakan ini menekankan perubahan mendasar terhadap ketidakadilan global dalam praktek politik perdagangan globalisasi.

Tatanan global yang dijalankan melalui praktek globalisasi sudah sangat tidak relevan lagi dalam konteks sekarang. Karena tatanan global yang adil adalah tatanan multinasional.


Oleh karena itu titik temu yang terbaik dalam sengketa nikel ini adalah membangun keadilan multinasional melalui titik temu demokrasi nasional dan demokrasi internasional. Hal ini akan menjadikan kerjasama yang sangat rasional dalam situasi ketidakpastian global saat ini.

Reformasi WTO adalah bagian dari resolusi sesuai plattform pembangunan ekonomi saat ini, paska Covid-19, krisis terjadinya konflik Rusia dan Ukraina serta krisis demokrasi global dalam segala sektor.

Kami pikir Uni Eropa bisa mencabut gugatannya ke Indonesia dan memulai renegosiasi untuk pencapaian win win solution sebagai resolusi terbaik.

Namun, jika kondisi harus dilanjutkan ke upaya banding, WTO memerlukan kebijaksanaan dan keadilan yang riil dalam keputusannya.

Dalam gerakan internasionalisasi ini, JAKI mendorong dibatalkannya Gugatan Eropa terhadap Larangan Ekspor Biji Mentah Nikel Ore dari Indonesia.

Rencananya organisasi JAKI akan menggalang gerakan dari kelompok masyarakat global dunia dan kelompok gerakan (movement group) sebagai solidaritas global terhadap kebijakan Nasional Indonesia dalam mempraktekkan demokratisasi globalisasi.

Dan ini terelasi dengan pencapaian terwujudnya UNWCI (UN World Citizen Initiative), UNPA (UN Parliement Assembly) Civil Society Envoy (Utusan Masyarakat Sipil) di Perserikatan Bangsa Bangsa.

*Penulis adalah Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI)

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya