Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memimpin konferensi pers setelah rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (16/1)/Net

Politik

Jokowi akan Kumpulkan Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Jenewa

SENIN, 16 JANUARI 2023 | 16:23 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Temuan pelanggaran HAM berat oleh tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) disikapi serius oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo akan menyambangi sejumlah wilayah yang menjadi lokasi pelanggaran HAM berat.

"Mungkin dalam waktu dekat presiden akan berkunjung ke Aceh, Talangsari, dan di luar negeri," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyampaikan hasil rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (16/1).


Mahfud mengatakan, perintah presiden cukup serius untuk menyelesaikan sejumlah pelanggaran HAM berat di masa lalu. Bahkan dikatakan Mahfud, Presiden Jokowi telah meminta Kejaksaan Agung dan Komnas HAM berkoordinasi untuk menyelesaikannya.

Tak hanya di dalam negeri, Presiden Jokowi juga memerintahkan kementerian terkait untuk mengumpulkan para korban pelanggaran HAM berat yang berada di luar negeri.

"Tujuannya untuk memberi jaminan kepada mereka, bahwa mereka warga negara Indonesia dan mendapatkan hak-hak yang sama. Mungkin nanti dikumpulkan di Jenewa, Amsterdam, Rusia, atau di tempat lain. Menkumham, Menlu, dan saya (Menko Polhukam) ditugaskan untuk menyiapkan itu," tutupnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya