Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago/Net

Politik

Hari Ini Komisi IX dan Kemenaker akan Bahas Perppu Ciptaker

RABU, 11 JANUARI 2023 | 02:56 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Komisi IX pada hari ini, Rabu (11/1) akan memanggil Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk membahas masalah Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) belum lama ini menjadi sorotan tajam di masyarakat luas.


Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago mengatakan, ada beberapa detail poin-poin seyogyanya akan menjadi penekanan dalam UU Ciptaker sudah di Perppukan itu. Pasalnya, dalam Perppu yang ditekken Jokowi tidak menjelaskan secara detail poin mana saja menjadi konsen khalayak banyak termasuk buruh.

"Kalau kita liat semangat dalam Perppu Ciptaker dikeluarkan Presiden Jokowi ini kan semangat untuk perubahan meskipun itu semua tidak tertulis di Perppu," kata Irma kepada wartawan, Selasa (10/1).

"Kalau kita liat semangat dalam Perppu Ciptaker dikeluarkan Presiden Jokowi ini kan semangat untuk perubahan meskipun itu semua tidak tertulis di Perppu," kata Irma kepada wartawan, Selasa (10/1).

Irma menuturkan, dengan rapat Kemenaker, pihaknya akan meminta penegasan dari Pemerintah yang diwakili Kemenaker soal beberapa poin-poin krusial saat ini menjadi perbincangan di masyarakat yang ada dalam Perppu Ciptaker itu.

Pertama, soal outsourcing dimana menurut Irma, Jokowi sudah punya program P3K kemudian ada program ASN yang hal itu sudah merupakan perubahan dari kasus-kasus ada di outsourcing. Masalahnya biar pun sudah ada program P3K dan ASN tetapi masih ada yang tidak masuk dalam program-program itu karena masih outsourcing.

"Karena itu, outsourcing di UU Ciptaker ini kan dikatakan bahwa semua bidang boleh, namun kaum buruh bilang tidak boleh itu masih harus diinvetarisir lagi posisi apa saja boleh di outsourcing maupun tidak. Ini harus diclearkan di peraturan menteri (permen) karena di Perppu itu kan tidak bisa ditulis secara detail," ujar Irma.

Selanjutnya, masalah libur, menurut politikus Nasdem ini tidak ada masalah atau perubahan di Kemenaker melalui websitenya mengenai soal libur. Karena pada peraturannya misal kalau pekerja 40 jam libur 1 hari, kalau pekerja bekerja 8 jam liburnya 2 hari nah ini yang ada klausul disampaikan Menaker.

"Ini mungkin ada narasi salah ditafsirkan oleh buruh pada Perppu Ciptaker makanya poin ini harus disinkronkan dan didetailkan serta tidak kita minta penjelasan dari Pemerintah," terangnya.

Untuk itulah dari beberapa poin yang kiranya sedang menjadi pembahasan di masyarakat ini Irma meminta kepada Buruh untuk tidak dulu menggelar aksi demonstrasi terkait soal Perppu Cipta Kerja (Ciptaker). Apalagi, ia bilang saat ini baik DPR secara umum mau pun Komisi IX sebagai pihak akan membahas itu belum menerima ataupun membaca secara resmi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya