Berita

Muhammad Romahurmuziy/RMOL

Politik

Kembalinya Romy ke PPP Dikritik, GPK: Sejak Kapan ICW jadi Lembaga Etik?

MINGGU, 08 JANUARI 2023 | 14:58 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sikap Indonesia Corruption Watch (ICW) yang masih mempermasalahkan kembalinya Muhammad Romahurmuziy alias Romy dalam struktur kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai Majelis Pertimbangan Partai (MPP), patut disesalkan.

Dikatakan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Kabah (PP GKP) Thobahul Aftoni, ICW Seperti tidak menghormati hukum karena Romy telah selesai menyelesaikan semua proses hukum yang diputuskan pengadilan.

“Saya tidak pernah mendengar ICW berkomentar tentang kembalinya para terpidana korupsi yang bahkan lebih berat dan lebih besar kembali ke partai-partai nasionalis," kritik Thobahul Aftoni dalam keterangannya, Minggu (8/1).


"Saya menduga ICW dihinggapi kaum sekularis yang anti agama, anti Islam karena mereka selalu menyerang partai-partai Islam,” imbuhnya.

Bahkan, kata dia, alasan etik yang disampaikan ICW hanya mengada-ngada dan tidak punya dasar. Menurutnya, semua orang yang sudah melalui proses hukum bisa kembali ke profesinya, kecuali ada putusan lain yang disampaikan pengadilan.

Dia pun mempertanyakan kewenangan apa yang dimiliki ICW sampai mengurus persoalan etik yang ada di partai politik.

“ICW ini lembaga apa? Sejak kapan ICW menjadi lembaga etik? KPK saja sudah menyatakan menghormati hak berserikat,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya