Berita

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana/Net

Nusantara

Demi Kelancaran Pemilu, Pemkot Bandung Anggarkan Rp 150 Miliar untuk Biaya Kesehatan PPK

KAMIS, 05 JANUARI 2023 | 04:21 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dukungan anggaran diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Serentak 2024. Sedikitnya, Pemkot menyiapkan anggaran Rp 150 miliar, termasuk untuk biaya kesehatan PPK.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana saat menghadiri acara pelantikan 150 PPK di Hotel Horison, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (4/1).

"Jika ada petugas yang sakit atau meninggal, itu kami cover biayanya. Mudah-mudahan kita bisa jaga bersama pelaksanaannya agar tetap aman, kondusif, berintegritas dengan petugas pemilu yang kapabel," ujar Yana dikutip Kantor Berita RMOLJabar.


Di samping itu, kata Yana, pihaknya menargetkan tingkat partisipasi pemilih di Kota Bandung pada Pemilu 2024 mampu mencapai 90 persen.

"Semoga meningkat dari pemilu yang lalu yakni 87 persen. Sebab legitimasi dipengaruhi juga oleh tingkat partisipasi pemilih. Targetnya 2024 semoga bisa mencapai 90 persen," katanya.

Kendati demikian, Yana menyebut butuh kerja sama dari semua pihak. Baginya, sosialisasi menjadi kunci karena pergeseran pemilih pemula sekarang semakin banyak.

"Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat. Ini butuh kerja sama dalam sosialisasi untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih," ungkapnya.

Ia juga mengimbau agar masyarakat selalu memverifikasi informasi apapun terkait pemilu. Dengan begitu, proses pemilu bisa berjalan demokratis.

"Jika semua elemen yang terlibat di dalamnya bisa menjalankan fungsi dengan baik. Semoga para petugas juga bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi karena tugas yang dihadapi semakin berat," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya