Berita

Menko Polhukam, Mahfud MD, menegaskan tahu persis diskusi di dalam kabinet sebelum terbitnya Perppu Ciptaker/Net

Politik

Dianggap Tidak Dilibatkan dalam Perppu Ciptaker, Mahfud MD: Saya Tahu Diskusinya di Kabinet

RABU, 04 JANUARI 2023 | 08:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, meluruskan pernyataannya bahwa ia akan ikut mengkritik UU Cipta Kerja kalau bukan menteri. Mahfud melihat ada pihak yang salah mengartikan pernyataannya itu.

Klarifikasi itu disampaikan oleh Mahfud di akun Twitter @mohmahfudmd, menjawab komentar dari mantan Sekretaris BUMN Said Didu pada Rabu pagi (4/1). Said Didu menyebut, kemungkinan besar Mahfud tidak dilibatkan atau tidak didengar soal diterbitkannya Perppu No 2/2022 tentang Ciptaker.

Mahfud menilai komentar Said Didu selalu salah dalam menanggapi pernyataannya. Salah satunya soal akan ikut mengkritisi Perppu Ciptaker kalau dirinya bukan menteri.


"Begini, seperti akademisi lain, kalau saya tidak menteri mungkin saja saya ikut mengritik UU Ciptaker. Itu kan kebiasaan yang diklaim sebagai tugas akademisi," tulis Mahfud seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (4/1).

Akan tetapi, karena dirinya menteri, sehingga mengetahui diskusi yang sebenarnya di dalam kabinet. Untuk itu, Mahfud menilai bahwa Perppu Ciptaker itu sah.

"Saya tahu diskusinya di Kabinet, maka saya pastikan bahwa Perppu Ciptaker itu sah," tegas Mahfud.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya