Berita

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga/Net

Politik

Bertentangan dengan Semangat Reformasi, Penunjukan Romy sebagai Ketua MPP Bisa Rugikan PPP

SENIN, 02 JANUARI 2023 | 12:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penunjukan Muhammad Romahurmuziy sebagai Ketua Majelis Pertimbangan (MPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bertentangan dengan semangat Reformasi. Karena salah satu amanah Reformasi adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Hal itu ditegaskan pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (2/1).

"Jadi, penunjukan Romy itu seperti melawan arus. PPP seolah tak peka atas penolakan masyarakat terhadap sosok yang terlibat KKN,” ucap Jamiluddin.


Oleh karena itu, menurut Jamiluddin, kembalinya Romy ke PPP justru dinilai dapat meningkatkan antipati masyarakat. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap elektabilitas PPP.

"Penunjukan Romy menjadi Ketua Majelis Pertimbangan lebih banyak negatif daripada positifnya. Hal itu tentu lebih merugikan PPP dalam menyongsong Pileg 2024,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya