Berita

Presiden RI Joko Widodo/Net

Politik

Kriteria Pemimpin Dianggap Sindir Puan Maharani, Megawati dan PDIP Harus Panggil Jokowi untuk Diberi Sanksi

SELASA, 29 NOVEMBER 2022 | 09:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bagi sebagian orang, kriteria pemimpin yang memikirkan rakyat versi Presiden Joko Widodo dianggap menyindir Puan Maharani. Karena itu, Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan harus objektif memanggil Jokowi untuk diberikan teguran.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, pernyataan Jokowi di acara relawan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu (26/11) terlihat sangat kuat menyindir Puan yang wajahnya glowing dan bersih, pun rambutnya tidak ubanan atau putih.

"Saya melihat Jokowi sudah berani kepada Puan, Megawati, bahkan PDIP. Mestinya kalau PDIP objektif, dapat memanggil Jokowi untuk diberikan sanksi teguran seperti halnya diberikan kepada Ganjar," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/11).


Atas pernyataan Jokowi di hadapan ribuan relawan itu, kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, mestinya PDIP dapat memanggil Jokowi untuk diberikan sanksi.

"Apalagi atas pernyataannya tersebut jelas-jelas ngeledek Puan dan menimbulkan ketersinggungan bagi Puan bahkan PDIP. Kalau mau tidak dianggap pilih kasih, mestinya PDIP melakukan pemanggilan kepada Jokowi, karena sudah menimbulkan kegaduhan di internal partai," papar Saiful.

Pernyataan terbuka Jokowi tersebut, lanjut Saiful, akan semakin memanaskan situasi partai politik (parpol) yang sedang melakukan penelaahan terhadap kandidat yang paling tepat untuk diusung sebagai calon presiden (capres) 2024 mendatang.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya