Untuk Suksesi Pemilu 2024, KPU Teken Kerjasama dengan Kemenkum HAM

Sejumlah kementerian/lembaga digandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk suksesi pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Salah satunya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Bentuk kerjasama yang dilakukan KPU RI dengan Kemenkum HAM dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman oleh pimpinan dua lembaga itu di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11).

Saat menyampaikan kata sambutan di hadapan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamongan Laoly yang hadir secara fisik di lokasi acara, Hasyim Asyari mengatakan bahwa kerjasama yang dibangun melingkupi beberapa hal terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

"Penandatanganan nota kesepahaman di antara kita terutama dalam rangka untuk memperlancar dan menyukseskan kegiatan Pemilu 2024," ujar Hasyim.

"Hubungan KPU dengan Kemenkum HAM di antaranya ada beberapa hal yang tadi juga sudah disampaikan Pak Menteri (Yasonna Hamongan Laoly)," sambungnya.

Salah satu hal yang diperkuat melalui kerjasam antarlembaga dengan Kemenkumham, disebutkan Hasyim, adalah terkait urusan administrasi kepartaian.

"Karena untuk menjadi peserta pemilu salah satu syarat utama adaah berbadan hukum dan untuk berbadan hukum salah satu syaratnya adalah keputusan Kemenkumham," urainya.

Selain itu, Hasyim juga menyebutkan contoh lain dari upaya suksesi pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dengan cara melakukan kerjasama dengan Kemenkumham.

"Urusan perundang-undangan. Karena salah satu materi Undang Undang Pemilu adalah KPU membentuk Peraturan KPU baik secara substansi, administrasi dan komunikasi. Itu semua kewenangan Menkumham," demikian Hasyim menambahkan.