Dibeberkan Komisi II, Konsinyering Perppu Pemilu Dibahas dengan DPR Supaya Transparan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu yang dibahas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Pusat bersama DPR RI dalam rangkaian konsinyering dipastikan untuk memenuhi asas keterbukaan.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (15/11).

"Tentu kan ini (Perppu Pemilu) kalau dibicarakan secara sembunyi-sembunyi, tertutup, itu nanti khawatir akan menimbulkan masalah," ujar Doli.

"Oleh karena itu kami bersama pemerintah mengambil inisiatif (ikut membahas) sebelum nanti pemerintah mengajukan secara resmi," sambungnya.

Dari beberapa poin yang akan dimasukan dalam Perppu Pemilu, Doli menyebut ada beberapa yang menjadi fokus DPR RI.

"Kita sudah lakukan (konsinyering) itu dua kali. Ada sekitar lima isu yang kemarin kita diskusikan, walaupun sebetulnya ini masih terus bisa," katanya.

Untuk lima isu yang dibahas dalam konsinyering antara DPR RI, Pemerintah, dan KPU RI, beberapadi antaranya masih harus dipertimbangkan.

"Karena itu berkaitan dengan soal anggaran," demikian Doli.