Berita

Anggota Bawaslu RI, Puadi/Net

Politik

Optimalisasi Penanganan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Minta Jajaran Daerah Bina Panwascam

SELASA, 08 NOVEMBER 2022 | 12:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Upaya penanganan pelanggaran pemilu dipersiapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bisa optimal dilakukan pada tahun politik 2024. Salah satunya adalah dengan melakukan pembinaan kepada badan ad hoc.

Anggota Bawaslu RI, Puadi menjelaskan, Bawaslu RI mendorong jajarannya di daerah untuk melakukan pembinaan kepada Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan (Panwascam) guna menambah pemahaman terkait penanganan pelanggaran pada Pemilu Serentak 2024.

"Rekrutmen Panwascam bukan merupakan satu tanpa tujuan untuk kita rekrut, namun perlu dilakukan pembinaan, supervisi serta pemberian informasi-informasi agar lebih terarah," ujar Puadi dalam keterangan tertulis yang dilansir bawaslu.go.id, Selasa (8/11).


Berkaca pada pengalaman pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang lalu, Puadi menuturkan bahwa jajaran Bawaslu di daerah dan Panwascam dapat mempersiapkan diri dan mental untuk menghadapi tantangan yang terjadi ke depannya.

Strategi yang bisa dilakukan untuk optimalisasi penanganan pelanggaran pemilu, lanjut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI ini, adalah dengan menyusun Peraturan Bawaslu tentang Investigasi.

Beleid teknis pelaksanaan investigasi sebagai metode penanganan pelanggaran pemilu ini, ditegaskan Puadi, adalah supaya penyelesaian perkara bisa dipecahkan dengan baik.

"Hal ini dilakukan, supaya teman-teman mengetahui bagaimana cara melakukan investigasi, mengumpulkan bukti-bukti, ini semua ada acuannya," demikian Puadi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya