Dari kiri: Komarudin Watubun, Hasto Kristiyanto, Ganjar Pranowo/RMOL
Alasan Ganjar Pranowo diberikan sanksi berupa teguran lisan oleh DPP PDIP karena dinilai melenceng dari instruksi partai Nomor 4503/internal/DPP/X/2022 terkait komunikasi politik yang dikeluarkan 7 Oktober 2022.
Surat tersebut dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk disiplin berbicara.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, meski tidak melanggar aturan partai, Ganjar telah dinyatakan melanggar instruksi partai.
"Pak Ganjar Pranowo juga diberikan sanksi teguran karena tanggal 7 Oktober itu sudah dikeluarkan instruksi dari DPP PDIP ditanda tangan oleh Ketum Partai Ibu Megawati Soekarnoputri dan saya sebagai Sekjen. Di sini ditegaskan tentang komunikasi politik," kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (24/10).
"Surat ini sangat jelas tidak bisa ditafsirkan berbeda. Sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi," imbuhnya menegaskan.
Hasto menambahkan, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun juga telah menerapkan perlakuan yang sama kepada seluruh kader PDIP. Yang melanggar instruksi partai diberikan teguran.
Hasto mengaku pernah juga ditegur partai karena bicara tidak sesuai dengan mandat partai.
"Pak Komar ini selaku Ketua DPP Bidang Kehormatan ini juga menerapkan
equal treatment. Saya pun pernah diberikan sanksi sebagai Sekjen Partai, sanksi teguran. Karena disiplin dalam berbicara yang bukan mandat saya saat itu," kata Hasto.
Politikus asal Yogyakarta itu juga mengingatkan calon presiden dan calon wakil presiden akan disampaikan dalam momentum yang tepat oleh Megawati. Seluruh kader partai berlambang banteng diminta untuk berdisiplin berorganisasi.
"Partai menegakkan disiplin organisasi partai karena urusan capres dan cawapres itu menyangkut keselamatan bangsa dan negara, menyangkut masa depan kita semuanya,†tuturnya.
“Sehingga mari berpolitik dengan mengakar, dengan membumi, kita selesaikan berbagai masalah-masalah bangsa seluruh anggota dan kader partai tidak terkecuali wajib turun ke bawah, sampai Ibu Ketum mengambil keputusan yang tepat pada momentum yang tepat nanti," demikian Hasto.
