Berita

Ubedilah Badrun dan Moeldoko/Net

Politik

Dosen UNJ Tantang Moeldoko Debat Terbuka Bedah Politik Identitas

SABTU, 22 OKTOBER 2022 | 17:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tantangan debat kepada Kepala Staf Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko disampaikan dosen ilmu politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun.

Sebabnya, mantan Panglima TNI tersebut memunculkan isu tentang radikalisme akan menguat menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 karena maraknya kampanye politik identitas, berdasarkan hasil survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Pak Moeldoko engga ngerti. Saya tantang ya. Saya menantang Pak Moeldoko debat soal politik identitas dan radikalisme," ujar Ubedilah Badrun kepada wartawan, Sabtu (22/10).


Pengamat politik yang karib disapa Ubed ini mempertanyakan pengetahuan Moeldoko terkait politik identitas dan radikalisme. Misalnya soal sarang atau sumber penyebaran paham radikalisme.

"Coba apa contohnya radikalisme? dan mana? Pak Moeldoko atau pemerintah mengatakan ada kampus-kampus radikal ya kan, saya bertanya ada enggak mahasiswa jadi teroris? terus apa lagi, sekolah-sekolah radikal, pelajar ada gak jadi teroris?" cetusnya.

Maka dari itu, Ubed ingin menguji keabsahan dari narasi yang dibangun Moeldoko itu. Karena dia berpandangan isu yang dimunculkan tidak memiliki data empirik.

Di samping itu, dia juga memiliki pemahaman bahwa politik identitas secara terminolgi rentan ditafsirkan secara berbeda.

"Apa setiap orang gak boleh punya identitas dalam politik. Kita bisa berdiskusi soal itu. Debat terbuka boleh, diskusi terbuka boleh, saya tantang Pak Moeldoko, kalau dia prediksi begitu, itu memperburuk suasana," tutupnya. 

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya