Berita

Ubedilah Badrun dan Moeldoko/Net

Politik

Dosen UNJ Tantang Moeldoko Debat Terbuka Bedah Politik Identitas

SABTU, 22 OKTOBER 2022 | 17:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tantangan debat kepada Kepala Staf Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko disampaikan dosen ilmu politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun.

Sebabnya, mantan Panglima TNI tersebut memunculkan isu tentang radikalisme akan menguat menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 karena maraknya kampanye politik identitas, berdasarkan hasil survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Pak Moeldoko engga ngerti. Saya tantang ya. Saya menantang Pak Moeldoko debat soal politik identitas dan radikalisme," ujar Ubedilah Badrun kepada wartawan, Sabtu (22/10).


Pengamat politik yang karib disapa Ubed ini mempertanyakan pengetahuan Moeldoko terkait politik identitas dan radikalisme. Misalnya soal sarang atau sumber penyebaran paham radikalisme.

"Coba apa contohnya radikalisme? dan mana? Pak Moeldoko atau pemerintah mengatakan ada kampus-kampus radikal ya kan, saya bertanya ada enggak mahasiswa jadi teroris? terus apa lagi, sekolah-sekolah radikal, pelajar ada gak jadi teroris?" cetusnya.

Maka dari itu, Ubed ingin menguji keabsahan dari narasi yang dibangun Moeldoko itu. Karena dia berpandangan isu yang dimunculkan tidak memiliki data empirik.

Di samping itu, dia juga memiliki pemahaman bahwa politik identitas secara terminolgi rentan ditafsirkan secara berbeda.

"Apa setiap orang gak boleh punya identitas dalam politik. Kita bisa berdiskusi soal itu. Debat terbuka boleh, diskusi terbuka boleh, saya tantang Pak Moeldoko, kalau dia prediksi begitu, itu memperburuk suasana," tutupnya. 

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya