Berita

Anggota DPRD Pesisir Selatan (Pessel), Novermal/Net

Nusantara

Anggota DPRD Pessel Minta Pemda Audit Dua PKS Incasi Raya

KAMIS, 29 SEPTEMBER 2022 | 11:23 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Audit operasional dua unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik Incasi Raya Grup di Pessel diminta untuk segera diaudit oleh Pemprov Sumatera Barat.

Desakan tersebut disampaikan Anggota DPRD Pesisir Selatan (Pessel), Novermal lantaran tidak membeli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari kebun swadaya selama satu setengah bulan belakangan.

"Pemda kita minta mengaudit operasional dua PKS milik Incasi Raya Grup tersebut," ujar Novermal dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/9).


Dijelaskan Novermal, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi DPRD Pessel dengan Lintas Sektoral tentang persoalan harga TBS kebun swadaya di Pessel, Jumat (23/9), pihak Incasi Raya Grup menyebut sudah satu setengah bulan tidak lagi membeli TBS kebun swadaya, karena ada kerusakan pada peralatan pabrik.

"Kalau memang ada kerusakan, mestinya di-off-kan dulu dan perbaiki segera. Tidak boleh main menang sendiri seperti itu," tegas Novermal.

Anehnya, sebelum RDP, dua pabrik tersebut, yaitu Incasi Raya Sodetan POM dengan kode "sdtn", dan Sumatera Jaya Agro Lestari dengan kode "sjal" terus merilis harga TBS, dan harganya di bawah Rp 1.000 per kg. Setelah RDP, dua PKS ini tidak lagi merilis harga seperti sebelum RDP.

"Ini ada apa?" tanyanya.

Padahal, tegas Novermal, salah satu syarat mendirikan PKS adalah wajib membeli TBS kebun swadaya di sekitarnya dengan harga pasar.

 "Tapi, mereka malah membeli dengan harga seenak perutnya saja. Empat PKS lain beli dengan harga Rp 1.800 per kg, mereka tidak sampai Rp 1.000," jelas Novermal sembari menambahkan, diduga ini cara Incasi Raya Grup menolak TBS kebun swadaya, karena kebun mereka lagi panen raya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya