Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) Lieus Sungkharisma/Net
Tuntutan agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dihapus telah banyak diperjuangkan oleh pegiat demokrasi. Sekalipun upaya tersebut harus gagal di tangan Mahkamah Konstitusi.
Kini wacana baru yang dari kalangan DPR soal pencalonan presiden menjadi sorotan Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) Lieus Sungkharisma. Dalam hal ini, Lieus mendengar bahwa ada wacana baru di kalangan DPR bahwa yang berhak mencalonkan diri dan dicalonkan jadi calon presiden hanya orang partai yang sudah sekian waktu menjadi anggota.
Baginya, wacana itu menyedihkan dan naif. Sebab para anggota DPR yang sudah dipercaya dan digaji rakyat dengan
seenak udel mau merampok demokrasi.
“Hanya mau mencalonkan pemimpin rakyat Indonesia dari partainya. Apa-apaan ini. Memangnya Indonesia kekurangan orang yang mampu dan pantas memimpin Indonesia?†ujarnya saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Minggu (25/9).
Lieus menilai, banyak orang yang punya kemampuan membawa Indonesia menjadi lebih. Tidak harus jadi anggota partai. Kalau memang calonnya baik dan mumpuni, bisa saja partai mengusung tanpa harus memaksa sang calon menjadi anggota partai.
“Itu kan berarti partai memang tidak bisa melakukan kaderisasi kepemimpinan dengan baik. Kalau partainya berhasil, secara otomatis akan menghasilkan sosok pemimpin yang dielu-elukan rakyat. Bukan dipuja para buzzeRp,†tegasnya.
Karena itu, harus ada gerakan penyadaran bahwa pemimpin yang dicalonkan partai tidak harus anggota partai. Tetapi yang memang punya kapasitas dan kemampuan, sehingga akan makin banyak calon yang muncul dari luar partai. Sehingga rakyat Indonesia diuntungkan, makin banyak pilihan untuk mencari calon pemimpinnya.
Artinya, kalau ada gerakan di DPR yang mengebiri demokrasi harus segera diakhiri. Biarkan rakyat menentukan pemimpinnya sendiri melalui partai politik yang ada kalau memang ambang batas 0 persen sudah tidak bisa diperjuangkan lagi.
“Dengan hati menjerit kita dipaksa tunduk pada aturan yang dibuat oleh partai-partai yang mengatasnamakan demokrasi padahal tindakannya sama sekali tidak demokratis,†tutupnya.
