Rencana Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk (LPR dan DPR) yang akan mengadakan pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia mendapat penentangan dari Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg.
Sambil menyerukan dukungan untuk Ukraina, Stoltenberg mengatakan di akun Twitternya Selasa (20/9), bahwa referendum yang akan digelar pekan ini adalah sesuatu yang tidak sah.
“Referendum palsu tidak memiliki legitimasi dan tidak mengubah sifat perang agresi Rusia terhadap Ukraina,†kata Stoltenberg, seperti dikutip dari
AFP, Rabu (21/9).
“Masyarakat internasional harus mengutuk pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional ini dan meningkatkan dukungan untuk Ukraina,†tambahnya.
Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk (LPR dan DPR) akan mengadakan pemungutan suara untuk unifikasi dengan Rusia pada 23-27 September, kata para pemimpin mereka pada Selasa pagi.
Wilayah yang dikuasai Rusia di wilayah tetangga Zaporozhye dan Kherson juga akan memilih mulai Jumat.
Penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan menggemakan kecaman Stoltenberg pada konferensi pers Gedung Putih pada hari Selasa, menyebut referendum itu sebagai penghinaan terhadap prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial.
“Kami tidak akan pernah mengakui wilayah ini sebagai apa pun selain bagian dari Ukraina,†kata Sullivan.
Beberapa wilayah Ukraina menolak untuk mengakui legitimasi pemerintah di Kyiv setelah kudeta yang didukung AS terhadap presiden terpilih pada Februari 2014.
Krimea mengadakan referendum untuk bergabung kembali dengan Rusia pada Maret tahun itu, tetapi ditolak oleh NATO. Sementara Donetsk dan Lugansk tetap nekat mendeklarasikan kemerdekaannya.
