Berita

Marine Le Pen/Net

Dunia

Le Pen: Prancis Membuat Kesalahan Geopolitik dengan Ikut-ikutan Beri Sanksi Terhadap Rusia

SENIN, 19 SEPTEMBER 2022 | 06:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

  Partisipasi Prancis dalam pemberian sanksi terhadap Rusia adalah sebuah kesalahan. Marine Le Pen, pemimpin faksi Reli Nasional di majelis rendah parlemen Prancis, mengatakan hal itu saat ia mengecam langkah Paris  pada konferensi pers Minggu (18/9).

"Prancis telah membuat kesalahan geopolitik dengan mengambil bagian dalam sanksi terhadap Rusia, yang tidak tepat dan tidak dipertimbangkan dengan baik,"  katanya, seperti dikutip dari TASS.

Ia juga mengecam kebijakan Uni Eropa (UE) yang terlalu memaksakan sanksi kepada Rusia sehingga berdampak luas terhadap negara-negara lain.


Menurutnya, kebijakan UE menjadi "imperial".  Saat ini, beberapa negara anggota mulai menunjukkan ketidaksetujuan terhadap langkah-langkah UE

"Posisi berbahaya dan agresif Brussel semakin ditolak oleh kekuatan-kekuatan di negara-negara anggota yang mengutamakan kepentingan nasional," katanya.

Pada Maret lalu, Le Pen juga menyuarakan hal yang sama. Ia mengatakan, meluncurkan sanksi untuk Rusia sama juga dengan 'harakiri'. Dan jika Prancis ikut-ikutan menyakiti Rusia dengan meluncurkan sanksi, maka Prancis justru telah menyakiti masyarakatnya sendiri.

"Mencoba untuk menyakiti Rusia dengan melakukan harakiri adalah metode yang buruk," katanya, saat mengomentari proposal Uni Eropa untuk memberlakukan embargo pada pengiriman minyak Rusia.  Ia mengingatkan, ekonomi Prancis akan terancam bahkan  mungkin 'mati' lebih dulu.  

"Penggunaan instrumen ini berarti memberi sanksi kepada rakyat Prancis, perusahaan Prancis, ekonomi Prancis yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih," katanya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Manifesto PRD 1996: Ketika Sekelompok Anak Muda Membuat Penguasa Susah Tidur

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:27

Kanada Minta Warganya Waspadai Wabah Cyclospora sebelum Bepergian ke AS

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:16

BRI Peduli Buka Jalan UMKM Mebel Sukoharjo Tembus Pasar Global

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:10

Ganti Kapolri dan Jaksa Agung Diusulkan Barengan

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:06

Kemnaker Jamin 134 Pegawai PT Amos Terima Pesangon Rp12,7 Miliar

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:03

Purbaya Ungkap Alasan RI Tawarkan Pajak 0 Persen Selama 50 Tahun di PFII

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:47

KPK Sita Toyota Alphard Diduga Hadiah Proyek Bupati Lalu Ahmad Zaini

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:30

Risiko Perang Terbuka AS-Iran Meningkat Gegara Rebutan Selat Hormuz

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:23

KPK Bantah Kabar Penangkapan Gatot Heroe Hernanda

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:17

Fahira Ungkap Lima Tantangan Anak Indonesia dan Solusinya

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:12

Selengkapnya