Berita

Ilustrasi penolakan elemen masyarakat terhadap kebijakan kenaikan BBM/Net

Politik

Survei Poligov: 80 Persen Masyarakat Tolak Kenaikan BBM

MINGGU, 11 SEPTEMBER 2022 | 19:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Temuan survei Poligov Strategic Consulting, sebanyak 80 persen masyarakat tidak setuju dengan kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun menariknya, sebanyak 60persen responden masih merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Poligov M. Tri Andika lewat keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Minggu (11/9).

“Jadi memang meskipun BBM ini memberikan dampak penurunan kepuasan kinerja presiden tetapi penurunannya sedikit sekali, kurang lebih 4 sampai 3 persen. Secara umum masyarakat masih relatif puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf,” kata Andika.


Dengan adanya hasil survei yang kontradiktif tersebut, Andika menuturkan bahwa masyarakat masih puas dengan kinerja pemerintah meskipun menaikan harga BBM.

Beberapa program pemerintahan Jokowi yang membuat puas masyarakat antara lain: pembangunan infrastruktur, proyek strategis nasional (PSN), dan juga beberapa kebijiakan turunan yang bermanfaat bagi masyarkat.

Dijelaskan Tri Andika, yang membentuk kepuasan masyarakat terhadap pemerintah bukan hanya harga BBM. Sebab, temuan surveinya, masyarakat masih bisa melihat kinerja pemerintah yang lain memberikan insentif kepuasan kepada masyarakat.

"Artinya kalau kebijakan BBM diubah atau diturunkan harganya ini akan mengembalikan lagi tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintah,” ucapnya.

Andika membenarkan bahwa adanya kenaikan BBM bersubsidi dapat menurunkan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli itu tercermin dari banyaknya responden yang menolak kenaikan BBM.

“Kepada pengambil kebijakan agar dampak negatif kenaikan BBM ini bisa diantisipasi jangka pendek dan jangka menengah terutama dalam menjaga daya beli masyarakat stabil untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ini,” tutupnya.

Selain itu, temuan Poligov lainnya, mayoritas publik lebih setuju dengan kebijakan subsidi dibandingkan bantuan langsung tunai (BLT). Temuan datanya, hanya 12 persen responden setuju dengan kebijakan BLT.

Dalam hal ini Poligov mencoba memotret bagaimana respons publik terhadap kenaikan harga BBM. Poligov melakukan survei terhadap 1200 responden laki-laki maupun perempuan, dengan rentang usia 17 tahun atau lebih.

Pengambilan sample dilakukan dengan teknik multistage random sampling yang dikontrol oleh 30 Koordinator Lapangan pada kurun waktu 3-11 Juli 2022 dan 4-9 September 2022 secara online. Margin of error sekitar ±3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya