Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Net

Politik

Menko Airlangga: T20 Bisa Dorong Aspek Inklusivitas Sebagai Rekomendasi Pemecahan Masalah Global

RABU, 07 SEPTEMBER 2022 | 18:20 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Presidensi G20 Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi secara inklusif, termasuk kolaborasi antara Pemerintah dengan stakeholder serta para akademisi dan peneliti untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai untuk bisa diterapkan serta memberikan manfaat yang nyata.

Konsensus yang ingin dicapai oleh para pemimpin global dari forum G20 menghadapi potensi masalah yang serius, terkait dengan konflik kepentingan dan gejolak geopolitik saat ini. Konsensus akhir yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi konsesus yang paling objektif dan tidak memihak.

Demikian disampaikan Menko Airlangga Hartarto dalam T20 Indonesia Summit 2022 Plenary Session 1: Bridging Diverse Interests for Greater Global Cooperation.


“Engagement Group Think 20 (T20) sebagai kelompok keterlibatan yang dibentuk oleh para peneliti dengan hubungan langsung untuk memberikan rekomendasi kepada para pemimpin G20, memiliki posisi sangat penting dalam memastikan masalah yang ingin diselesaikan oleh para pemimpin G20 yang bersangkutan,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (7/9).

Ketegangan geopolitik, tekanan politik, dan representatif asimetris antar kelompok negara merupakan berbagai faktor yang dapat mendorong pembicaraan antar pemimpin negara ke arah yang tidak diinginkan.

Menghadapi tantangan ini, T20 dapat turun tangan untuk mendukung pembahasan di tingkat G20 ke arah hasil yang lebih diinginkan.

Mencermati perkembangan terakhir, perlu ditegakkan aspek inklusivitas dalam diskusi di tingkat G20. Saat ini, narasi seputar isu global masih didominasi oleh 'northern voice' yang cenderung lebih kongruen dengan kebijakan dan pandangan negara maju.

Namun, negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah ikut terpengaruh oleh krisis seperti halnya negara maju. Oleh karena itu, peningkatan perwakilan ‘southern voices’ sangat penting untuk memastikan narasi global yang dibentuk dianggap adil dan dapat diterima oleh semua pemerintahan dari semua negara.

Sebagai kelompok keterlibatan G20 yang terdiri dari para peneliti dan akademisi, T20 berada dalam posisi strategis untuk melayani setidaknya dua peran utama dalam kontribusi pemecahan masalah global saat ini.

“Pertama, karena independensinya dari pemerintah nasional dan agenda politik masing-masing, T20 dapat memberikan wawasan berharga tentang agenda apa yang harus menjadi fokus para pemimpin global,” ujar Menko Airlangga.

Kebijakan yang direkomendasikan oleh para anggota kelompok T20 dapat membekali para pemimpin G20 dengan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu penting melalui analisis akademis yang ketat, bersama dengan rekomendasi yang harus diambil.

“Kedua, T20 dapat berfungsi sebagai jangkar untuk memastikan inklusivitas dan prioritas yang tidak bias dari isu-isu yang dibahas dan sebagai bank ide G20 yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian kepada para pemimpin G20,” lanjut Menko Airlangga.

Dengan demikian, T20 memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk merumuskan gugus tugas yang mewakili di luar isu-isu kritis yang dialami oleh negara tuan rumah.

Aspek inklusivitas menjadi lebih penting karena pandemi Covid-19 menciptakan ketimpangan yang melebar di seluruh negara. T20 juga memiliki kekuatan untuk memastikan agenda dan perumusan penelitiannya sama-sama mewakili negara maju dan berkembang.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya