Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Net

Politik

Sri Mulyani Tambal Lonjakan Angka Kemiskinan Akibat Kenaikkan Harga BBM Lewat Tambahan Anggaran Bansos

SABTU, 03 SEPTEMBER 2022 | 17:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang resmi berlaku hari ini, yaitu berupa angka kemiskinan melonjak, diantisipasi pemerintah dengan menambah anggaran bantuan sosial (bansos).

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat mendampingi Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan Harga Pertalite, Solar, dan Pertamax di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9).

"Kita perkirakan dengan adanya bansos yang diberikan tambahan Rp 24,17 triliun maka kita bisa menahan pertambahan jumlah kemiskinan," ujar Sri Mulyani dikutip melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.


Sri Mulyani memastikan, penambahan anggaran bansos untuk mengantispasi kenaikan angka kemiskinan akibat harga 3 jenis BBM dibanderol tinggi diimbangi dengan sejumlah langkah lainnya.

"Kita juga akan memantau dampak inflasi dan pertumbuhan ekonom," katanya.

Selain itu, Sri Mulyani juga akan memantau perkembangan harga minyak mentah dunia yang pada hari ini sudah berada di bawah angka 100 dolar Amerika Serikat per barel.

"Masyarakat saat ini bertanya, karena harga minyak dalam sebulan terakhir agak mengalami penurunan. Kami terus melakukan penghitungan dengan harga minyak ICP (Indonesian Crude Price) yang turun ke 90 dolar AS (per barel) sekalipun," ucapnya.

Menurut Sri Mulyani, perkembangan harga minyak mentah dunia akan mempengaruhi besaran angka subsidi yang bakal digelontorkan pemerintah.

Maka dari itu, dia menegaskan bahwa angka subsidi BBM yang dicatat pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 sebesar Rp 502 triliun akan melonjak.

"Tetap akan naik, (tapi) tidak menjadi Rp 698 triliun tetapi Rp 653 triliun kalau harga ICP adalah rata-rata 99 dolar AS (per barel)," demikian Sri Mulyani.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya