Berita

Potongan dari grafik konsirsium 303 yang beredar/Net

Hukum

Temuan PPATK, Diduga Ada Aliran Dana Judi ke Oknum Anggota Polri

SELASA, 30 AGUSTUS 2022 | 21:22 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Adanya temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan aliran dana judi online ke rekening oknum Polri seakan memperkuat isu konsorsium 303 yang menggambarkan jaringan pengusaha judi dibeking oleh sejumlah petinggi di korps bhayangkara.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, selain pihaknya menemukan aliran dana judi ke rekening oknum aparat kepolisian, PPATK juga menemukan dugaan aliran dana judi online kepada ibu rumah tangga dan pelajar.

“Oknum (Kepolisian) sih ada juga yang terdeteksi. Ibu rumah tangga, pelajar, dan lain-lain,” kata Ivan saat dikonfirmasi wartawan pada Selasa (30/8).


Kendati demikian, Ivan enggan membeberkan rekening oknum Polri yang diduga menerima aliran dana dari judi. Menurut dia, sebaiknya ditanyakan kepada pihak Kepolisian untuk pembuktiannya. Sebab, PPATK sudah menyerahkan temuan tersebut kepada kepolisian.

Sepanjang tahun 2022, kata Ivan, PPATK menemukan lebih 421 rekening yang dihentikan terkait kasus dugaan judi online. Kemudian, ada 721 yang sedang berproses untuk dihentikan terkait judi online.

“Total kurang lebih Rp804 miliar,” katanya.

Sebelumnya, grafik konsorsium 303 yang menyeret sejumlah petinggi Polri tengah didalami kebenarannya oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Selain konsosrium 303 yang menyeret Ferdy Sambo, konsorsium 303 Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto juga tengah dipastikan kebenarannya.

“Saat ini kami sedang melakukan pendalaman jadi Propam yang saya minta lakukan pendalaman,” kata Kapolri menjawab pertanyaan anggota komisi III saat rapat dengar pendapat di DPR RI, Rabu (24/8).

Dalam sebuah grafik flowchart konsorsium kekaisaran Sambo dijabarkan. Sebaran ini terdiri dari 6 halaman dan menampilkan sejumlah nama anggota Polri perwira tinggi, menengah, dan pertama lengkap dengan jabatannya.

Ada juga nama-nama dari kalangan sipil yang turut masuk dalam bagan.

Pada halaman pertama ditampilkan alur aliran dana setoran dan beking. Wajah Sambo berada paling atas dalam bagan tersebut dibubuhi keterangan, “setiap tahun Ferdy Sambo dan kroninya menerima setoran lebih dari 1,3 triliun.”

Selain itu ada juga tulisan, “di kalangan bandar judi, Ferdy Sambo dikenal dengan sebutan Kaisar Sambo.”

Halaman ini mengungkap tentang project 2024, Konsorsium 303, tim pukul, dan investor. Bagan mengurai tentang bagaimana dana mengalir dan dari siapa saja dana masuk.

Di halaman kedua mengurai adanya peran sentral seorang berpangkat AKBP dalam menjalankan bisnis judi. Mulai dari aliran dana masuk, hingga aliran dana keluar untuk bekingan.

Disebutkan seolah AKBP tersebut jembatan jalur komunikasi petinggi Polri sebagai beking, dengan Konsorsium 303 yang mengelola Gelper, judi bola, dan judi online.

Konsorsium 303 dalam bagan ini mengacu pada sejumlah nama sipil yang dikaitkan dengan bandar judi di sejumlah wilayah. Di mana mereka selalu lolos dalam operasi pemberantasan judi lantaran memiliki beking kuat.

Halaman ketiga juga tidak jauh berbeda. Tapi lebih ditekankan tentang bagaimana Ferdy Sambo dan tim kecilnya dalam memimpin operasi capres potensial dengan dana dari judi online. Targetnya adalah menjadikan Ferdy Sambo Kapolri tahun 2024 sehingga Konsorsium 303 tetap bisa berjalan.

Sementara halaman selanjutnya berisi bagan tentang bagaimana Ferdy Sambo bisa menghilangkan barang bukti sebuah kasus dan pendanaannya.

Halaman kelima berjudul operasi alibi. Digambarkan seolah tim dari lingkaran Ferdy Sambo melakukan operasi pemberantasan judi, sehingga terkesan pihak mereka tidak terkait dengan peredaran judi yang ada saat ini.

Sedangkan laman terakhir berisi lampiran tentang jabatan nama-nama perwira tinggi yang disebut dalam bagan.

Sementara pada konsorsium Komjen Agus Andrianto disebut melibatkan satu personel berpangkat jenderal bintang satu alias Brigjen dan tiga orang personel berpangkat Kombes.



Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya