Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani/Net

Politik

Pidato Puan Maharani Dinilai Agak Berisi dan Ingin Bangun Citra Layak Capres

RABU, 17 AGUSTUS 2022 | 10:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan kali ini tampak berbeda. Materi Ketua DPP PDI Perjuangan itu tampak agak berisi dan melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI dengan baik.

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai agak berisi karena pidato Puan Maharani kemarin banyak membawa pesan yang layak untuk dikutip. Selain itu, juga berhasil menyentuh substansi persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Termasuk mengenai BBM, infrastruktur, dan keterwakilan perempuan dalam berdemokrasi,” ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/8).


Menurut Jamiluddin, melalui pidato itu, Puan ingin memberi kesan bahwa dirinya punya kapasitas sebagai personal dan Ketua DPR RI.

"Kesan ini diperlukan agar nantinya ketika dicalonkan menjadi capres, masyarakat akan menilainya sangat layak,” katanya.

Selain itu, sebagian isi pidato Puan tersebut juga dapat dipersepsi masyarakat sebagai bentuk sindiran terhadap Presiden Joko Widodo. Sindiran Puan kiranya menjadi bagian dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPR RI.

"Hanya saja, karena hal itu disampaikan di tahun politik, maka fungsi pengawasan yang dilakukan Puan dipersepsi hanyalah jualan politik. Puan ingin mengambil momen Sidang Tahunan menjadi ajang meningkatkan citra diri sebagai sosok pembela rakyat,” ujarnya.

Mantan Dekan FIKOM IISIP ini menambahkan, pernyataan Puan dalam pidatonya tersebut juga ingin menegaskan posisinya sebagai Ketua DPR RI perempuan yang bisa menyuarakan aspirasi berdemokrasi kaum hawa di Indonesia.

Puan ingin membangun citra di masyarakat bahwa dirinya adalah sosok pejuang perempuan saat ini.

"Hal itu juga menegaskan keinginan Puan menjadi capres pada Pilpres 2024. Puan ingin memberi pesan, perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki untuk dipilih dan memilih sebagai presiden,” demikian Jamiluddin.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya