Berita

Presiden Joko Widodo saat di pasar/Net

Politik

Aktivis 98 Khawatir Revolusi Rakyat Muncul Jika Harga Sembako Masih Tinggi

SELASA, 05 JULI 2022 | 10:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera menurunkan harga sembako demi menentramkan hati rakyat. Sebab, saat ini banyak rakyat kecil yang mengeluh akibat kenaikan harga sembako.

Aktivis Jaringan Nusantara (JN) Heri Sebayang bahkan khawatir akan muncul revolusi rakyat jika Presiden Joko Widodo tidak segera menurunkan harga-hara kebutuhan pokok.

"Pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan yang bisa menurunkan harga sembako," tegasnya kepada redaksi, Selasa (5/7).


Menukil hasil survei Litbang Kompas pertengahan Juni lalu, aktivis 98 ini mengurai bahwa 64,5 persen responden mengaku tidak puas kinerja pemerintahan Jokowi dalam bidang ekonomi.

Menurutnya, data ini merupakan lampu kuning buat pemerintahan Jokowi dalam menangani masalah ekonomi, terutama kenaikan harga sembako.

Atas dasar itu juga dia menyayangkan pergantian Menteri Perdagangan yang lebih bernuansa politik daripada niatan untuk perbaikan ekonomi.

"Harusnya di akhir kekuasaan Jokowi harus memberikan legasi yang baik dalam bidang ekonomi," jelas Heri.

Sebagai saran, Heri meminta dalam waktu dekat pemerintah bisa rutin melakukan operasi pasar. Misalnya dengan melacak dari produsen harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan ekspor.

Pemerintah harus memastikan pasokan sembako dalam negeri terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat.

“Misalnya dengan menerapkan kebijakan 20 hingga 30 persen dari produksi harus dipasarkan di dalam negeri,” jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga harus melunasi berbagai janjinya kampanye 2014 dan 2019 di sisa waktu yang ada.

"Berbagai janji Jokowi 2014 dan 2019 belum teralisir secara baik," pungkas Heri.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya