Berita

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto/RMOL

Politik

Prabowo Munculkan Diksi "Tidak Harus Saya" di Hadapan Surya Paloh karena Memperhitungkan Nasdem?

KAMIS, 02 JUNI 2022 | 22:40 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sebuah diksi dimunculkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, setelah bertemu Ketua Umum Partai Gerindra, Surya Paloh, selama lima jam.

Bahasa politik yang disampaikan Prabowo yakni "tidak harus saya".

Lantas, apakah pernyataan Prabowo tersebut ditujukan karena Nasdem dan Surya Paloh diperhitungkan, sehingga Menteri Pertahanan itu tengah memberi pesan tidak akan maju dalam Pilpres 2024?


Pertanyaan tersebut dijawab pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun, dalam talkshow Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Disowani Prabowo, Surya Paloh King Maker Pilpres?", yang digelar Kantor Berita Politik RMOL secara virtual, Kamis (2/6).

Menurut sosok yang kerap disapa Ubed ini, Prabowo yang bilang "tidak harus saya" di hadapan Surya Paloh memberikan kesan dirinya tak ambisius dan sedang membuka langkah cadangan apabila tidak jadi berkoalisi dengan PDI Perjuangan.

"Tentu saja dia sedang menjajaki apa respon Surya Paloh (lewat bahasa atau diksi itu)," ujar Ubed.

Dalam konteks pencalonan presiden, Ubed menilai Surya Paloh dan Partai Nasdem sebagai salah satu pihak yang memiliki pengaruh besar dalam pemenangan Pilpres.

Sebagai contoh, pada Pilpres 2019 lalu Nasdem yang paling depan dan pertama mengumumkan capres yang diusungnya adalah Joko Widodo.

Sedangkan dari sisi tawar pemenuhan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), pada 2019 lalu Nasdem memperoleh kursi parlemen sekitar 9 persen.

"Jadi memang posisi Nasdem itu di bawah Gerindra, kemudian Golkar dan PDIP. Tapi sebagai sebuah kekuatan partai yang berada di posisi keempat, saya rasa Prabowo menghitung posisi Nasdem," tandas Ubed.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya