Berita

Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Net

Nusantara

Jika Ada Putaran Kedua Pilpres, KPU Siap Alokasikan Dana Rp 14.4 Triliun

SENIN, 30 MEI 2022 | 19:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Alokasi anggaran Pemilu Serentak 2024 yang disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) salah satunya mencakup biaya putaran kedua penyelenggaraan Pilpres 2024, jika memang diperlukan.

Hal itu disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam jumpa pers usai 7 Komisoner KPU RI beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo, yang diselenggarakan di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/5).

Hasyim menyatakan, KPU baru hanya sekadar mengalokasikan anggaran Pilpres putaran kedua yang jumlahnya ditaksir mencapai belasan triliun rupiah.


"Maka KPU mengantisipasi itu. Bahwa katakanlah tidak terjadi, maka angka (anggaran Pilpres 2024 putaran kedua) yang sebesar Rp 14,4 triliun ini tidak digunakan atau tidak dibelanjakan," paparnya.

Pengalokasian anggaran pilpres putaran kedua, dijelaskan Hasyim, semata-mata untuk megantisipasi apabila perintah undang-undang mengenai batas minimal perolehan suara peserta pemilu tidak terpenuhi.

"Pemenang harus melebihi sepatruh jumlah suara sah nasional, kemudian juga menangnya harus di lebih separuh jumlah provinsi di Indonesia yang masing-masing provinsi minimal menangnya 20 persen," ujarnya.

"Sehingga kalau tidak memenuhi itu, konstitusi menentukan harus tercapainya itu (dengan melaksanakan putaran kedua)," kata Hasyim menegaskan.



Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya