Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net
Penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, oleh Presiden Joko Widodo supaya ikut mengurusi minyak goreng (migor), memiliki korelasi positif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
Begitu analisa pakar komunikasi politik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Dadang Rahmat Hidayat, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (28/5).
Secara komunikasi politik, Dadang menilai penunjukan Luhut dalam proses penyelesaian masalah migor memang tidak disampaikan secara langsung oleh Jokowi.
Akan tetapi, dia melihat kepala pemerintahan sedang ingin menyampaikan bahwa Luhut memiliki kemampuan menuntaskan persoalan kelangkaan yang terjadi.
"Yang bisa kita tangkap itu bisa menunjukkan Pak Jokowi percaya betul dengan Pak Luhut bisa menyelesaikan permasalahan minyak goreng itu," ujar Dadang.
Menurut Dadang, tidak mungkin Jokowi tidak memiliki kecenderungan yang berdasar menentukan Luhut sebagai sosok yang mampu menyelesaikan masalah migor yang terjadi sejak akhir tahun 2021 yang lalu.
"Kan enggak mungkin tiba-tiba Pak Luhut (ditunjuk) kalau tidak ada preferensinya. Kalau saya pikir, Pak Jokowi punya preferensi mengapa menunjuk Pak Luhut," tuturnya.
Bacaan Dadang, salah satu preferensi Jokowi menunjuk Luhut adalah karena memiliki hubungan dengan orang yang dianggap penting bisa menyelesaikan persoalan migor.
"Pak Jokowi percaya bahwa (Luhut) punya kemampuan untuk itu. Atau, Pak Luhut lebih tahu titik tertentu yang Pak Luhut bisa terkoneksi dengan itu," demikian Dadang yang merupakan Dekan FISIP Unpad.
Berbicara pengalaman, pada masa pemerintahan Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian.
Kala itu, muncul masalah kelangkaan migor yang akhirnya diselesaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) yang dijabat Rizal Ramli.
